Abaikan KPK, Bantul izinkan mobil dinas dipakai mudik

BANTUL—Pemkab Bantul mengabaikan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang penggunaan mobil dinas pejabat untuk mudik Lebaran.

Bupati Bantul Sri Surya Widati Jumat (12/8) menyatakan, Pemkab tak akan melarang para pejabat menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Kebijakan itu menurutnya sudah berlangsung bertahun-tahun. Asalkan semua biaya bahan bakar serta kerusakan ditanggung pejabat bersangkutan. Pemberian izin tersebut dilakukan karena para pejabat tersebut selama ini dianggap sudah bekerja untuk daerah dan berhak mendapat kemudahan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Boleh, asal hati-hati, yang penting BBM, kerusakan ditanggung sendiri, itukan hak nya mereka karena selama ini sudah bekerja,” ujarnya.

Pejabat bersangkutan pun menurutnya tak perlu mengajukan izin sebelum menggunakan mobil dinas, serta tak dibatasi lamanya pemakaian hanya menyesuaikan lamanya libur Lebaran. Terkait imbauan KPK yang melarang penggunaan mobil dinas dipakai mudik Lebaran menurutnya itu hanya imbauan. Kepala daerah tak pernah menerima larangan secara tertulis. Imbauan itu dianggap tak cukup kuat untuk diterapkan.

“Suratnya mana, saya nggak pernah terima. Itukan hanya di pusat ramai-ramai melarang tapi cuma himbauan, kecuali kalau ada surat atau aturan resmi pasti kami turuti,” kata Ida sapaan karabnya.

Tak hanya soal mobil dinas, Pemkab lanjut Ida juga tak melarang pemberian parcel Lebaran dari bawahan ke atasan atau sebaliknya. Pemberian parcel menurutnya sudah menjadi tradisi di Bantul setiap tahun. Ida menganggap parcel yang ia terima bukanlah gratifikasi karena nilanya kecil.

Selama ini semua parcel yang ia terima selalu disalurkan ke yatim piatu. Dirinya juga tak enak menolak pemberian parcel. “Bukan gratifikasi lah itu, berapa sih harga buah misalnya. Paling mahal parcel Rp500.000, kecuali kalau parcelnya mobil, atau rumah mungkin baru gratifikasi,” ungkapnya.(Harian Jogja/Bhekti Suryani)