Abaikan Keberatan 7 Anak Buahnya, Pimpinan KPK Kukuh Nonaktifkan 75 Pegawai Tak Lulus TWK

Pimpinan KPK tak akan mencabut SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus TWK untuk menjadi ASN. Kebijakan itu untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari 75 pegawai tak lolos TWK.

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Antara)

SOLOPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Antara)

Solopos.com, JAKARTA -- Pimpinan KPK kukuh menonaktifkan 75 pegawainya yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) meski banyak pihak yang mengecam. Mereka tak akan akan mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Dalam SK itu, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Hal tersebut diketahui dalam Surat nomor R/1578/HK.07/01-50/06/2021 tertanggal 2 Juni 2021 ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang beredar di kalangan awak media, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: KPK Minta Interpol Terbitkan Red Notice Untuk Harun Masiku Setelah Setahun Buron, Febri Diansyah: Dagelan

Surat tersebut merupakan tanggapan pimpinan KPK terhadap surat keberatan dari tujuh pegawai bagian dari 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK tersebut. Dalam surat tersebut, pimpinan KPK memberikan dua tanggapan.

Pertama, bahwa pimpinan KPK menerbitkan SK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 sebagai tindak lanjut hasila asesmen TWK yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada pimpinan KPK. SK itu menerangkan 75 pegawai KPK itu tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi pegawai ASN.

Kedua, bahwa SK itu sesuai dengan tugas dan kewenangan pimpinan KPK untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan efisien.

Baca Juga: Mabes Polri Tarik Tiga Penyidik dari KPK, Kenapa?

Khawatirkan Dampak dari 75 Pegawai Tak Lulus TWK

Kebijakan pimpinan KPK tersebut dilatarbelakangi adanya mitigasi risiko/permasalahan yang mungkin timbul dengan adanya 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat sebagai pegawai ASN.

"Berkenaan dengan hal-hal di atas, kami sampaikan bahwa pimpinan KPK tidak dapat memenuhi permintaan Saudara Sujanarko dan kawan-kawan untuk mencabut Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021," demikian isi SK tersebut.

Sebelumnya, tujuh pegawai KPK melayangkan surat keberatan kepada pimpinan KPK, Senin (17/5/2021).

"Surat sudah disampaikan kepada pimpinan KPK tadi pagi," kata Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan di Jakarta, Senin.

Baca Juga: Jaringan Masyarakat Sipil Jogja Menolak Pelemahan KPK

Tujuh pegawai tersebut adalah Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi KPK Sujanarko, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, pegawai KPK Samuel Fajar H.T.S., Novariza, Benydictus S., dan Tri Artining Putri.

Berita Terkait

Berita Terkini

Misteri Penunggu Gunung Dempo, Suka Mencari Mangsa Saat Pagi dan Senja

Gunung Dempo tak hanya menyuguhkan pemandangan indah, namun juga menyimpan misteri penunggu puncak gunung yang suka turun saat pagi dan senja menjelang petang.

Bukan Mati, Ini Vonis Hakim untuk Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Asal Asul Nama Prabu Siliwangi yang Melekat pada Raja Sunda Galuh

Prabu Silwangi bukanlah nama dari salah satu Raja Sunda, lantas siapakah ia?

+ PLUS Waspada, Kenali Beragam Modus Kekerasan Seksual di Dunia Kampus

Modus kekerasan seksual yang dipakai pelaku terkesan akademik, seperti memberikan tugas kepada korban, disuruh memperbaiki nilai, mengajak meninjau lokasi penelitian dan bergabung dalam projek yang dikerjakan pelaku.

+ PLUS Akademisi Tolak Peleburan Litbang Komnas HAM dengan BRIN

Peleburan fungsi penelitian, pengembangan, riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi ke dalam BRIN hanya sah dilakukan di kalangan instansi pemerintah atau yang berada di bawah fungsi eksekutif.

Ajak Milenial Seru-Seruan, Daihatsu Hadirkan Urban Fest 2022 di Manado

Mengawali 2022, Daihatsu kembali menyelenggarakan program hiburan kekinian bagi para generasi muda dalam acara bertajuk Daihatsu Urban Fest – The Next Level,

Hakim Perintahkan Rampas Harta Heru Hidayat Terkait Asabri, Ini Datanya

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan perampasan harta Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Solopos Hari Ini: Bhre Calon Terkuat

Suksesi Praja Mangkunegaran mulai menemui titik terang. Nama G.P.H. Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo, 24, kian menguat sebagai pemimpin baru Mangkunegaran.

10 Berita Terpopuler: Kisah Ki Semar dan Kasus Libatkan Polisi Boyolali

Ulasan petilasan Ki Semar atau Eyang Semar di kompleks wisata religi Gunung Srandil, Cilacap, Jateng dan kasus wanita dihina Kasatreskrim Boyolali menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Rabu (19/1/2022).

+ PLUS RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Hanya Fraksi PKS yang Menolak

DPR mengesahkah Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.

Eks Karyawan Paytren Minta Gaji Mereka Dibayar Yusuf Mansur

Salah satu karyawan, Isaf, mengaku ia dan teman-temannya kini sedang bersiap untuk menggugat PT VSI yang dipunyai Yusuf Mansur. 

Ustaz Yusuf Mansur Kukuh dengan Investasi yang Digalangnya

Yusuf Mansur mengajak seluruh karyawan Paytren untuk bergembira.

Ibu Hamil Ditandu ke Puskesmas, Camat: Kerusakan Jalan Hal Biasa

Camat Rawas Ilir Muratara Syukur mengatakan kerusakan jalan menjadi hal biasa di saat musim hujan di daerah tersebut.

Mudik dari Malaysia, 3 TKW Positif Omicron

Kedua PMI terdeteksi Omicron tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang untuk mendapat perawatan.

Tuntut Hukuman Mati ke Heru Hidayat, Hakim: Jaksa Lampaui Kewenangan

Heru Hidayat dinyatakan terbukti bersalah tapi karena ia telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara Jiwasraya maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara Asabri adalah nihil.