Program Keluarga Harapan (gresikkab.go.id)

Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri belum akan merealisasikan penempelan stiker di rumah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun ini.

Pemkab mengedepankan proses verifikasi dan validasi data hingga mendapatkan data KPM yang valid sambil terus mendorong warga KPM mampu agar mengundurkan diri sendiri. Hingga awal 2020 masih ada 940 keluarga mampu yang masih akan menerima bantuan sosial (bansos) PKH.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri, Kurnia Listyarini, kepada solopos.com, Rabu (15/1/2020), menyampaikan penempelan stiker pernah direncanakan, tetapi belum akan direalisasikan.

Dia menjelaskan masih ada upaya yang bisa dilakukan untuk menekan jumlah keluarga mampu yang menjadi KPM PKH. Salah satunya meminta Kementerian Sosial (Kemensos) mencoret data KPM yang mampu berdasar hasil verifikasi dan validasi lapangan oleh pendamping PKH.

Langkah ini dilakukan lantaran yang berwenang mencoret data adalah Kemensos.

Di samping itu pendamping PKH terus memverifikasi dan validasi data sambil terus mendorong KPM mampu agar mengundurkan diri. Menurut Kurnia, penempelan stiker akan tak efektif jika KPM mampu tak memiliki kepekaan seperti yang terjadi saat ini.

“Yang mampu bisa jadi malah akan merasa suka hati rumahnya ditempeli stiker. Bagi mereka yang penting mendapat bantuan,” kata Kurnia.

Terpisah, Koordinator PKH Wonogiri, Agus Suratno, mengatakan upaya Pemkab bersama para pendamping sudah maksimal menyadarkan KPM mampu supaya bersedia mengundurkan diri. Sudah banyak yang akhirnya sadar bahwa mereka tak berhak menerima bansos.

Hingga akhir 2019 lalu tercatat 2.297 KPM mengundurkan diri karena sudah mampu. Tren jumlah KPM mampu mengundurkan diri meningkat signifikan sejak 2018. Pada tahun itu KPM yang mengundurkan diri tercatat 442 keluarga. Jumlahnya meningkat tajam pada 2019. Tahun lalu jumlah mereka mencapai 1.742 KPM. Peningkatan tajam terjadi setelah pendamping intensif menyadarkan mereka.

“Para pendamping terus memverifikasi dan validasi data sampai terjun ke lapangan juga. Hasilnya dikirim ke Kemensos agar Kemensos segera mencoret KPM yang mampu dan menggantinya dengan keluarga miskin,” ucap Agus.

Dia menginformasikan, jumlah KPM pada penyaluran bantuan tahap I tahun ini turun dari pada saat penyaluran bantuan tahap IV 2019 lalu. KPM tahap I 2020 tercatat 35.087 keluarga. Bansos untuk mereka mencapai Rp22,7 miliar. Sementara, KPM tahap IV 2019 tercatat 36.203 keluarga.

Kisah Darmolam, Warga Sragen Perintis Pasar Ular di Ngadirojo Wonogiri

Realisasi bansos bagi mereka Rp117,1 miliar. Selain banyak yang mengundurkan diri, penurunan jumlah KPM terjadi karena KPM sudah tak memenuhi komponen yang disyaratkan, seperti anak sudah lulus SMA/SMK atau orang lanjut usia (lansia) usianya sudah tak menerima bansos lagi.

Sebab, syarat usia orang lansia penerima pada program tahun ini lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya.

“Syarat orang lansia bisa menerima bansos PKH minimal usianya 70 tahun. Kalau tahun lalu syarat minimalnya 60 tahun,” ulas Agus.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten