90.098 Jiwa Warga Solo Masuk Kategori Miskin

<p><strong>Solopos.com, SOLO</strong> — Sebanyak 90.098 jiwa atau 38.125 keluarga di Kota Bengawan masuk kategori miskin. Sedangkan 111.928 jiwa atau 21.826 keluarga lainnya berstatus rentan risiko sosial.</p><p>Intervensi program penanganan kemiskinan tersebut dikerjakan <a title="8 Keluarga Penghuni Lahan HP 105 Mau Pindah, Pemkot Solo Beri Dispensasi" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180415/489/910552/8-keluarga-penghuni-lahan-hp-105-mau-pindah-pemkot-solo-beri-dispensasi">Pemkot Solo </a>&nbsp;dalam enam skala prioritas. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Solo, Sumilir Wijayanti, prioritas satu hingga empat dikerjakan untuk penanganan kemiskinan warga kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan hampir miskin.</p><p>Sedangkan prioritas lima dan enam untuk penanganan <a title="KEMISKINAN SOLO : Nenek dan 2 Cucunya di Mangkubumen Ini Bertahan Hidup dari Kedermawanan Tetangga" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180329/489/907137/kemiskinan-solo-nenek-dan-2-cucunya-di-mangkubumen-ini-bertahan-hidup-dari-kedermawanan-tetangga">kemiskinan</a> warga kategori rentan risiko sosial. &ldquo;Penetapan prioritas penanganan dilakukan setelah home visit dan <em>checklist</em> indikator variabel. Nanti akan dihitung skornya dan masuk skala prioritas yang mana,&rdquo; kata dia ketika dijumpai <em>Solopos.com</em> di ruang kerjanya, Senin (16/4/2018).</p><p>Dia mengatakan masing-masing prioritas memiliki intervensi penanganan program berbeda satu sama lain. Dia mencontohkan prioritas satu misalnya intervensi penanganan program kemiskinan bagi warga kategori sangat miskin ini meliputi berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, bantuan pangan, subsidi listrik, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta sarana prasarana sanitasi dan lain sebagainya.</p><p>Penanganan ini pun berbeda dengan warga kategori rentan risiko sosial yang masuk dalam prioritas lima dan enam. Di mana penanganan misalnya hanya membutuhkan fasilitasi kesehatan seperti tidak mampu membayar premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat (KIS).</p><p>Hal ini karena penghasilan warga yang mepet untuk membayar premi tersebut. Contoh kasus lain warga yang terguncang ekonominya karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga butuh penanganan kesehatan atau pendidikan, bahkan pemberdayaan akses ekonominya.</p><p>&ldquo;Jadi data warga miskin melalui e-SIK [Sistem Informasi Kemiskinan secara elektronik] tidak hanya by name by address, tapi juga bentuk intervensi program penanganan yang akan dilakukan apa saja,&rdquo; kata dia.</p><p>Saat ini penyusunan data kemiskinan tinggal memasuki tahapan uji publik, sebelum nantinya diadvokasi ke pemerintah pusat menjadi database warga miskin Kota Solo. Uji publik ini dinilai penting dalam penyempurnaan data warga miskin yang meninggal dunia, pindah domisili, data ganda, dan lain sebagainya. Data ini targetnya bisa dijadikan acuan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan KIS, KIP, dan lain sebagainya.</p><p>&ldquo;Data gakin [warga miskin] perlu dilakukan pemutakhiran karena kondisi sosial masyarakat mengalami dinamika. Dengan demikian jika pemerintah pusat, provinsi maupun daerah akan menjalankan program yang bersentuhan langsung ke masyarakat, maka sasarannya jelas,&rdquo; katanya.</p><p>Kepala Bappeda Solo Ahyani mengatakan ada 25 parameter yang digunakan Pemkot untuk mendata warga miskin, di antaranya luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat mandi cuci kakus (MCK), sumber air minum, sumber penerangan rumah, jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari, frekuensi pembelian daging, berapa kali makan dalam sehari, tidak sanggup membayar pengobatan di Puskesmas atau rumah sakit, sumber penghasilan rumah tangga, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, kepemilikan aset dan lain sebagainya.</p><p>&ldquo;Parameter yang digunakan berbeda dengan Badan Pusat Statistik [BPS] hanya menggunakan 14 parameter. BPS bahkan meng-update data tiga tahun sekali,&rdquo; katanya</p><p>Akurasi dan validitas data merupakan syarat mutlak tolok ukur tepat sasaran atau tidaknya program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan<a title="Pemkot Solo Ketir-Ketir Dana Revitalisasi Pasar Klewer Timur Tak Kunjung Cair" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180410/489/909599/pemkot-solo-ketir-ketir-dana-revitalisasi-pasar-klewer-timur-tak-kunjung-cair"> Pemkot Solo</a> dalam mempercepat penganggulangan kemiskinan.</p><p>&ldquo;Karut-marutnya permasalahan data akan menghambat dan bisa jadi menimbulkan friksi di tengah masyarakat,&rdquo; katanya.</p><p>.<br /><br /></p>

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi