SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

GUNUNGKIDUL—Sebanyak 8.000 warga Gunungkidul belum memperoleh pelayanan yang layak untuk mendapatkan pendidikan kesetaraan. Selain karena keterbatasan anggaran, persoalan kondisi geografis juga menjadi alasan banyaknya warga yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan kesetaraan.

Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, Disdikpora Gunungkidul, Indri Prihastuti menjelaskan, dari 8.000 warga itu, 4.000 di antara dari jenjang Kejar Paket C, 3.000 kejar paket B dan 800 warga dari kejar paket A. Sementara jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Gunungkidul terdapat 57 unit yang hamper setiap kecamatan memiliki.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Ia mengakui, keterbatasan anggaran menjadi salah satu sebab rutinitas PKBM terkadang tak berjalan normal. Meski demikian, pihaknya tak bisa menyebutkan secara rinci jumlah anggaran yang dibutuhkan. Kelanjutan PKBM juga terkendala ketika salah satu dari pengurus sudah tidak aktif lagi mengurusi kegiatan sosial tersebut.

“Karena sebagian besar yang mengurusi PKBM itu biasanya orang yang berjiwa sosial, dan memang tak ada tunjangan, sehingga mereka juga tidak fokus,” ungkap Indri.

Indri mengakui, jika angka tersebut diambil secara minimal dari laporan sejumlah PKBM se-Gunungkidul. Ia memprediksi jika didata secara keseluruhan bisa lebih dari 8.000 warga yang belum terlayani untuk pendidikan kesetaraan. Mereka tak hanya berumur di atas 30 tahun saja melainkan banyak yang berumur di bawah 20 atau 30 tahun.

Terpisah, salah satu pengurus PKBM Sido Makmur, Parsito mengatakan, kendala pada tenaga pengajar yang kerap muncul di tempatnya. Ia mengakui, secara kauntitas, jumlah pengajar tergolong cukup. Namun, mereka hanya mampu mengampu pada satu lokasi PKBM karena keterbatasan biaya operasional. Agar mampu menutupi segala kekurangan anggaran sejumlah PKBM biasanya membuka bidang kewirausahaan yang langsung bisa dirasakan masyarakat dan mendapatkan keuntungan.

“Memang tenaga pengajar tidak berputar dari tempat satu ke lainnya karena tidak ada anggaran khusus terutama pada pengajaran paket B dan A, sehingga di kecamatan kami hanya ada satu lokasi,” terangnya.(Harian Jogja/Sunartono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya