80% Bangunan Keraton rusak dan tak terawat

BANGUNAN KERATON RUSAK--Pengageng Parentah Sasono Wilopo, GKR Koes Murtiyah bersama sejumlah wartawan mengelilingi Keraton Kasunanan Surakarta, Jumat (18/11/2011). (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)

Solo (Solopos.com)--Keluarga Keraton Kasunanan Surakarta melakukan upaya perlawanan kepada pemerintah pusat menyusul tersanderanya program revitalisasi kawasan Keraton senilai Rp 74 miliar dua tahun berturut-turut yakni sejak tahun 2010 hingga 2011 ini.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Padahal sekitar 80 persen bangunan utama Keraton seperti Pendapa, Pakubuwono dan Kompleks Keputren rusak pun tidak terpelihara lantaran tidak adanya alokasi anggaran selama puluhan tahun.  Bila dibiarkan terus seperti itu dikhawatirkan Keraton Kasunanan Surakarta yang didirikan tahun 1745 tinggal dongeng saja.

Pernyataan itu disampaikan Dra GKR Koes Murtiyah Wandansari MPd, saat menjadi pembicara Workshop Liputan Budaya Keraton Kasunanan Surakarta, Jumat (18/11/2011).

Dalam kesempatan itu Gusti Moeng bersama GPH Puger dan Pengageng Keraton mengajak peserta workshop berkeliling setiap bagian Keraton. Termasuk Kompleks Keputren, tempat bagi keluarga dan anak Raja, yang selama ini ditutup dari kunjungan umum.

Dalam tur tersebut Gusti Moeng menjelaskan setiap bagian bangunan Keraton yang sebagian besar dalam kondisi tidak terawat lantaran tidak adanya anggaran dan kurangnya tenaga abdi dalem. Dari 600 abdi dalem yang bertugas di Keraton, kini hanya 40 orang yang terhitung masih aktif.

Kerusakan bangunan paling banyak terjadi pada bagian atap yang ambrol sehingga bocor saat hujan mengguyur. Beberapa kerangka kayu bagian atap sudah rapuh sehingga harus disangga menggunakan beberapa batang bambu.

“Kondisi Keraton saat ini sangat merana karena tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk pemeliharaan dan perbaikan. Saat ini sekitar 80 persen bangunan utama Keraton sudah dalam kondisi rusak. Kami mencari keadilan kepada pemerintah untuk kelangsungan peninggalan yang sangat berharga ini,” imbuh Gusti Moeng.

Gusti Moeng menilai seharusnya ada peran lebih pemerintah pusat dalam pemeliharaan aset Keraton.

Mengenai program revitalisasi Keraton diklaim sudah mempunyai dasar Intruksi Presiden (Inpres) RI dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk dilaksanakan secara bertahap. Latar belakang politik disebut-sebut turut andil dalam persoalan tersanderanya revitalisasi Keraton.

“Kami minta secepatnya pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menurunkan anggaran. DPR sudah menyetujui. Dua tahun ini revitalisasi terganjal kebijaksanaan dua menteri di dua kementerian itu. Mereka menuding program tersebut kepentingan saya,” ungkap.

Gusti Moeng menjelaskan pelaksanaan grand design revitalisasi merupakan salah satu jawaban tepat dari persoalan terbengkalainya aset Keraton Kasunanan Surakarta. Betapa tidak, sekian puluh tahun bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah pusat belum pernah menganggarkan dana pemeliharaan aset Keraton.

Setiap tahunnya Keraton hanya mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,176 miliar melalui pos Bantuan Sosial (Bansos). Anggaran itu untuk menggaji seluruh abdi dalem yang jumlahnya lebih dari 700 orang senilai Rp 900 juta.

Setiap abdi dalem mendapat gaji bervariasi di kisaran Rp 50.000 hingga Rp 90.000/bulan, sesuai masa pengabdian. Sebagian lagi digunakan untuk membiayai enam item upacara adat peninggalan para pendahulu.

Untuk biaya operasional Keraton seperti listrik, termasuk tambahan penyelenggaraan upacara adat Keraton mendapat anggaran Rp 350 juta dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo beberapa tahun terakhir.

Rincian persisnya Rp 130.000 untuk biaya listrik tiap bulan, baru sisanya untuk tambahan penyelenggaraan event budaya tahunan.

Saat ditanya pemasukan dari sektor wisata tradisi, Gusti Moeng menyampaikan pendapatan dari pos itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan bulanan keluarga Sinuhun Pakubuwono (PB) XIII sekarang.

Pendapat senada disampaikan GPH Puger yang menilai kondisi Keraton saat ini sangat memprihatinkan. Tidak sebanding dengan kiprah Keraton pada masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI dan masa awal kemerdekaan.

(kur)