8 Kades di Wonogiri Ajukan Cuti Jelang Pilkades

Delapan kepala desa (kades) di Wonogiri sudah mengajukan cuti kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

8 Kades di Wonogiri Ajukan Cuti Jelang Pilkades

SOLOPOS.COM - ilustrasi pilkades, pemilihan kepala desa. (Solopos-Whisnu Paksa)

Solopos.com, WONOGIRI — Delapan kepala desa (kades) di Wonogiri sudah mengajukan cuti kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Dengan pengajuan cuti itu hampir pasti mereka bakal berkontestasi dalam Pemilihan Kades (Pilkades) Wonogiri tahun ini. Surat izin cuti itu menjadi salah satu syarat pendaftaran calon kades untuk kades yang masih aktif menjabat.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Kamis (8/8/2019), delapan kades aktif yang sudah mengajukan cuti itu meliputi Hartono (Kades Purworejo, Wonogiri), Maryadi (Kades Sambirejo, Jatisrono), Haryanto (Kades Platarejo, Giriwoyo), Didik Purwanto (Kades Ngancar, Giriwoyo).

Selanjutnya Katino (Kades Widoro, Sidoharjo), Paryanto (Kades Bugelan, Kismantoro), Sudarmaji (Kades Gambiranom, Kismantoro), dan Winanto (Kades Tlogosari, Giritontro).

Selain itu masih ada enam kades aktif lainnya yang berpeluang maju di Pilkades tahun ini, yakni Kades Sugihan, Bulukerto; Kades Ngaglik, Bulukerto; dan Kades Gebang, Nguntoronadi; Kades Gunungsari, Jatisrono; Kades Hargosari, Tirtomoyo; dan Kades Sejati, Giriwoyo.

Belasan kades itu purna tugas pada 16 Desember mendatang. Mereka berpeluang karena baru menjabat dua periode. Sesuai ketentuan, kades atau mantan kades yang boleh mencalonkan diri adalah yang belum pernah menjabat selama tiga periode.

Kepala Dinas PMD Wonogiri, Semedi Budi Wibowo, saat ditemui Solopos.com di kantornya di kawasan kota, Kamis, menyampaikan sesuai ketentuan kades aktif harus cuti terlebih dahulu sebelum mendaftarkan diri sebagai cakades.

Bupati bakal memberi cuti terhitung sejak kades bersangkutan ditetapkan sebagai calon kades (cakades). Para kades aktif setelah mendapatkan cuti berkesempatan mendaftarkan diri hingga 13 Agustus mendatang.

Sesuai tahapan, pendaftaran calon kades dibuka 1-13 Agustus. Semedi menegaskan setelah cuti, kades dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa (pemdes) untuk kepentingannya sebagai cakades.

Selama kades cuti, tugas dan kewajibannya dilaksanakan sekretaris desa (sekdes). Namun, apabila sekdes berhalangan tetap, tugas kades dapat dilaksanakan kepala seksi (kasi) atau kepala urusan (kaur) yang dinilai mampu menjalankan tugas.

“Perangkat desa yang mau mencalonkan diri juga harus cuti. Itu sudah peraturan. Ada beberapa perangkat desa yang sudah ajukan cuti,” kata Semedi.

Dia melanjutkan selain kades dan perangkat, aturan khusus diberlakukan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pegawai negeri sipil (PNS). Anggota BPD yang ingin mendaftarkan diri sebagai cakades harus mengundurkan diri dari BPD.

Hingga Kamis itu Dinas PMD mencatat ada sembilan anggota BPD yang sudah mengajukan pengunduran diri. Salah satu di antara mereka sudah mendapatkan surat keputusan (SK) pengunduran diri.

Sementara PNS yang ingin mencalonkan diri harus mendapat izin Bupati. Keputusan memberi atau tak memberi izin sepenuhnya kewenangan Bupati.

Sebelumnya, Kabid Administrasi dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Hartiningsih, menginformasikan hingga Selasa (6/8/2019) sudah ada 12 PNS yang mengajukan izin kepada Bupati untuk nyalon kades.

Mereka ada yang dari kalangan guru, kepala SD, dan pegawai kecamatan. Dokumen atas nama 11 PNS sudah berada di meja Bupati. Empat orang di antara mereka sudah mendapat izin Bupati.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Kamis, para PNS yang sudah mendapat izin meliputi Marnomo (Kepala SDN 2 Pule, Jatisrono), Rukidi (pegawai DPU, warga Singodutan, Selogiri), Miyanto (mantan Sekdes Tlogoharjo, Giritontro), dan Suwarno (mantan Sekdes Mloko Manis Wetan, Ngadirojo). Pilkades serentak tahap III 2019 akan digelar 186 desa di 25 kecamatan.

Berita Terkait

Berita Terkini

Seluruh Wilayah di Yogyakarta Masuk PPKM Level 4

Kegiatan nonesensial masih diwajibkan berlangsung secara virtual, aktivitas esensial diperbolehkan beroperasi sampai 50 persen.

Tekan Kematian Covid-19, Dinkes Jateng Sarankan Isolasi Terpusat

Dinkes Jateng meminta pasien Covid-19 untuk melakukan karantina di tempat-tempat isolasi terpusat yang sudah disediakan pemerintah.

Pasien Covid-19 Kini Lebih Cepat Meninggal, Ini Penyebabnya

Pasien sering terlambat dibawa ke rumah sakit hingga berujung meninggal dunia.

Serapan Anggaran Penanganan Covid-19 Plupuh dan Miri Sragen Rendah, Kenapa Ya?

Anggaran penanganan Covid-19 di dua kecamatan Sragen yakni Miri dan Plupuh, masih rendah, kurang dari 30 persen hingga awal Agustus ini.

Waduh, Tingkat Keterisian Bed RS Rujukan Covid-19 Klaten Masih Tinggi Lur!

Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) RS rujukan Covid-19 Kabupaten Klaten hingga awal pekan ini masih tinggi.

Kena Prank Keluarga Akidi Tio, Kapolda Sumsel Memilih Berpikir Positif

Ada atau tidaknya dana Rp2 triliun tidak menyurutkan ikhtiar Polda Sumsel menanggulangi Covid-19.

Pasien Positif Corona Tanpa Gejala Sukoharjo Didorong Isolasi di 2 Tempat Ini

Pasien positif terpapar virus corona tanpa gejala atau bergejala ringan di Kabupaten Sukoharjo didorong menjalani isolasi di tempat khusus.

Ahli IPB: Harimau Tak Bisa Tularkan Corona ke Manusia

Kejadian penyakit pada hewan di berbagai belahan dunia sangat identik, yakni hewan tersebut tertular dari pemiliknya.

Pelayanan Kantor Kecamatan Jebres Solo Buka Lagi setelah Tutup karena 10 Pegawai Positif Corona

Pelayanan kantor Kecamatan Jebres, Solo, sudah kembali dibuka setelah sempat tutup beberapa hari karena sejumah pegawai terpapar Covid-19.

Kasus Covid-19 Tambah 22.404, Jateng Penyumbang Terbanyak

Dari kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 22.404 hari ini, Jateng berkontribusi 3.218.

Lima Makanan dan Minuman Ini Mampu Atasi Dehidrasi

Jangan abaikan rasa haus apalagi di musim kemarau, karena itu salah satu sinyal bahwa tubuh Anda sedang mengalami dehidrasi.

12 Daerah di Jawa-Bali Naik ke PPKM Level 4, Ini Daftarnya

Sebanyak 12 daerah naik ke PPKM Level 4, sembilan daerah turun ke PPKM Level 3, dan satu daerah turun ke PPKM Level 2.