Grobogan (Solopos.com)--Delapan fraksi yang ada di DPRD Grobogan menolak dan tidak menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda)  tentang penyertaan modal di tiga badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi Perda.

Hal ini disampaikan juru bicara Pansus II Tahun 2011 Juwanto yang melaporkan, delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PD, PPP, Gerindra, HAKS dan Fraksi HPN, menyatakan menolak dan tidak menyetujui Raperda Grobogan, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (8/8/2011).

“Penolakan tersebut karena Raperda tidak sesuai pasal 75 PP Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di mana seharusnya, Raperda tersebut ditetapkan lebih dahulu menjadi Perda sebelum Perda tentang APBD Grobogan 2011 ditetapkan,” terang Juwanto.

Dalam Raperda Penyertaan Modal ditujukan untuk tiga BUMD. Yakni PDAM senilai Rp 2 miliar, BPR BKK Purwodadi senilai Rp 1 miliar, dan PT Bank Jateng Cabang Purwodadi senilai Rp 1 miliar.

Sehingga dari tiga Raperda yang diajukan Bupati untuk dibahas di DPRD, hanya dua Raperda yang disetujui DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda. Yakni Raperda tentang Izin Gangguan dan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terpisah Wakil Bupati (Wabup) Grobogan mengatakan, sebenarnya pengajuan Raperda tentang Penyertaan Modal kepada tiga BUMD tersebut sudah disampaikan ke DPRD sekitar bulan Oktober 2010.  “Pengajuannya sebelum pembahasan APBD Grobogan 2011. Namun saat itu karena adanya kesibukan anggota Dewan, pembahasannya agak terbengkelai,” jelas Wabup.

Akibatnya, lanjut Icek, justru APBD 2011 yang terlebih dahulu ditetapkan. Kendati demikian ada komitmen bahwa Raperda tersebut ditetapkan setelah penetapan APBD. “Ternyata aturan tidak memperbolehkan, penetapan Raperda tersebut harus dilakukan sebelum penetapan APBD. Karena mekanismenya demikian ya harus dituruti,” tutur Wabup.

Dengan ditolaknya Raperda Penyertaan Modal maka, di tahun 2011 ini Pemkab Grobogan dipastikan tidak akan mendapat deviden dari PT Bank Jateng Cabang Purwodadi dan BPR BKK Purwodadi.

“Kemudian di tahun 2012 harus dianggarkan penuh untuk melunasi hutang PDAM, agar tidak kembali ke hutang awal yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah,” tandas Wabup.

(rif)


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten