74 Gempa Susulan Terjadi di Perairan Maluku Utara

Solopos.com, JAKARTA -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga pagi ini telah terjadi 74 aktivitas gempa susulan di Laut Maluku Utara (Malut) setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Jailolo, Maluku Utara, pada Kamis (14/11/2019) pukul 23.17 WIB.

"Hingga pagi ini pukul 06.59 WIB telah terjadi 74 aktivitas gempa susulan [aftershocks] di Laut Maluku utara pascagempa utama M 7.1," tulis Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Twitter lewat akun @DaryonoBMKG pada Jumat (15/11/2019) pagi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

BMKG juga mencatat beberapa kali gempa susulan terjadi setelah gempa utama masing-masing terjadi pada pukul 00.66 WIB pada Jumat (dengan titik 128 Barat Laut Jailolo di kedalaman 10 kilometer yang tidak berpotensi tsunami. Informasi itu menurut rilis dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo pada Jumat pagi.

Sementara itu, gempa kedua tercatat dengan kekuatan magnitudo 5,9 pada pukul 01.45 WIB pada Jumat yang berada 127 km barat laut Jailolo di kedalaman 10 km. Gempa susulan kedua tidak berpotensi tsunami meski guncangannya dirasakan di Ternate, Manado, dan Bitung.

Sebelumnya BMKG telah mencabut status peringatan dini tsunami pada pukul 01.45 WIB setelah gempa magnitudo 7,1 dan juga memutakhirkan laporan gelombang tsunami dengan ketinggian masing-masing 0,6 meter di Ternate (23.43 WIB), 0,9 meter di Jailolo (23.43 WIB) dan 0,10 meter di Bitung (00.08 WIB).

"Sementara ini belum adanya laporan kerusakan infrastruktur ataupun jatuhnya korban jiwa. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama TNI/Polri sedang berupaya melakukan kaji cepat terkait pascagempa tersebut," ujar Agus dalam rilisnya.

BNPB meminta warga sekitar lokasi yang terdampak guncangan untuk tidak panik dan terpengaruh kabar tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan memakai informasi resmi bersumber dari instansi terkait seperti BMKG, BNPB, BPBD, Dinas Provins, dan pihak berwenang lainnya.