SOLOPOS.COM - Petugas kesehatan melakukan tes cepat antigen kepada pekerja migran yang tiba di Kepulauan Riau, Selasa (18/5/2021). (Antara-Kemenko PMK)

Solopos.com, JAKARTA — Sebanyak 7.300 pekerja migran Indonesia bakal dipulangkan dari Malaysia. Pemerintah diminta mengawal pemulangan 7.300 buruh migran Indonesia itu secara ketat dari Malaysia pada periode Juni-Juli 2021.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai langkah ketat itu penting dilakukan mengingat saat ini Malaysia tengah diterpa serangan vitus corona. Apalagi, saat ini Malaysia sedang menerapkan lockdown total karena lonjakan kasus Covid-19.

Promosi BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Berkembang Kian Pesat saat Lebaran

“Pemulangan 7.300 PMI harus dikawal ketat untuk memastikan mereka sudah bebas Covid-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tanah air,” kata Netty, Selasa (8/6/2021) seperti dilansir laman resmi DPR.

Baca Juga: Abdee Slank Komisaris Telkom Disambut Keriuhan di Twitter

Dia menilai pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja atau buruh Indonesia melalui koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. Menurutnya, pemeriksaan atau screening harus dilakukan sesuai SOP, terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI atau BMI itu.

Netty berharap pemulangan PMI atau BMI itu tidak menjadi importasi kasus Covid-19 dari negara jiran di tanah air. Apalagi, sejumlah daerah di Indonesia sengan mengalami lonjakan kasus dan dalam situasi yang mengkhawatirkan

“Seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung. Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut,” tambahnya.

Klaster Keluarga

Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan dalam proses pemulangan pekerja atau buruh migran Indonesia di Malaysia tersebut.

“Pastikan kesiapan SDM dan infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi imigrasi lainnya. Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai  terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia,” urai Netty.

Dia pun tidak menginginkan kepulangan tenaga kerja Indonesia menjadi pemicu melonjaknya Covid-19 dari klaster keluarga, seperti yang terjadi di Bangkalan. Pihak RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sebagai salah satu RS yang menangani pasien Covid-19 di Bangkalan menyebut klaster keluarga ini diakibatkan karena adanya PMI atau BMI yang pulang dari luar negeri, terutama didominasi dari Malaysia.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya