SOLOPOS.COM - Tim Sparta Polresta Solo menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek di sebuah rumah kontrakan di Guwosari, Jebres, Kamis (8/6/2023). (Istimewa)

Solopos.com, SOLO--Tim Sparta Satuan Samapta Polresta Solo menyita 628 botol minuman keras (miras) berbagau merek di sebuah rumah kontrakan di Guwosari, Jebres, Kamis (8/6/2023).

Rumah kontrakan tersebut digunakan pelaku untuk menyimpan minuman keras yang akan dijual. Kasat Samapta Polresta Solo, Kompol Arfian Riski Dwi Wibowo, mengatakan polisi menangkap tiga orang dalam kasus tersebut.

Promosi Gelar Festival Ramadan, PT Pegadaian Kanwil Jawa Barat Siapkan Panggung Emas

Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda yaitu di Kerten, Laweyan dan di Guwosari, Jebrea. “Ada tiga pelaku yang berhasil kami amankan di dua lokasi berbeda, yakni di Kerten dan Guwosari,” ujar dia berdasarkan siaran pers dari Humas Polresta Solo, Jumat (9/6/2023).

Pelanggaran hukum pemilikan dan menjual ratusan miras itu berawal dari adanya informasi maayarakat, yang masuk melalui Call Center Polresta Solo. Informasi itu menyebutkan akan terjadi transaksi jual-beli miras secara cash on delivery (COD) di daerah Kerten.

Begitu mendapatkan informasi tersebut Tim Sparta langsung bergerak. Benar saja, di lokasi dimaksud didapati UWS, laki-laki berumur 30 tahun, sedang membawa tiga botol miras. Selanjutnya UWS dibawa Tim Sparta Solo ke Mapolresta Solo bersama barang bukti.

Ketika pemeriksaan, UWS menuturkan minuman keras yang dia jual diambil dari sebuah gudang penyimpanan di Guwosari, Jebres. Gudang penyimpanan yang dimaksud adalah rumah kontrakan. Ketika polisi memeriksa tempat itu ditemukan banyak miras.

Tidak main-main ada 628 botol miras berbagai merek yang ditemukan polisi. Polisi juga menangkap dua orang yang selama ini membantu UWS menjual miras. Mereka adalah DSN, 21, dan FW, 30. Lebih jauh UWS mengaku menjual miras dagangannya secara online.

Para pelanggan dia sudah tahu bagaimana ketika akan menghubungi atau membeli miras. “Tiga pelaku beserta barang bukti miras, kami bawa ke Mapolresta Solo,” urai dia. Bagi warga Solo yang butuh bantuan polisi bisa menghubungi Call Center Tim Sparta 0811 2957 110.

Bisa juga menghubungi nomor WhatsApp (WA) Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi di nomor 0821 6715 7000.

“Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan. Bila mendapati praktik pelanggaran hukum, silahkan laporkan ke Call Center yang kami sediakan,” seru dia.



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng

Parpol Nonparlemen Ancang-ancang Jalin Komunikasi Jelang Pilkada Sukoharjo

Parpol Nonparlemen Ancang-ancang Jalin Komunikasi Jelang Pilkada Sukoharjo
author
Rohmah Ermawati Selasa, 19 Maret 2024 - 09:16 WIB
share
SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)

Solopos.com, SUKOHARJO–Selain partai politik (parpol) yang meraih kursi legislatif, parpol nonparlemen juga ancang-ancang menjalin komunikasi politik menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo pada November 2024.

Pengurus parpol nonparlemen akan menentukan arah politik setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat pusat rampung.

Promosi Gelar Festival Ramadan, PT Pegadaian Kanwil Jawa Barat Siapkan Panggung Emas

Meski diperkirakan tak memiliki wakil di DPRD Sukoharjo, gabungan parpol nonparlemen diyakini memiliki kekuatan besar terhadap konstelasi peta politik menjelang bergulirnya Pilkada Sukoharjo.

Setidaknya, ada lebih dari 10 parpol yang diperkirakan tak memiliki kursi di parlemen. Parpol nonparlemen itu yakni Partai Gelora, Partai Demokrat, PSI, Partai Buruh, PBB, PPP, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Koran Solopos

Wakil Ketua DPD Partai Gelora Sukoharjo, Fahmi Hakam mengatakan komunikasi politik dilakukan dengan pengurus parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, tak menutup kemungkinan, komunikasi politik juga dilakukan terhadap parpol nonparlemen di Sukoharjo. “Parpol nonparlemen di Sukoharjo kan cukup banyak. Kami akan komunikasi politik juga dengan mereka. Arah sikap politiknya bagaimana dan seperti apa,” kata dia, saat berbincang dengan Solopos.com, Selasa (19/3/2024).

Saat ini, pengurus struktural Partai Gelora Sukoharjo fokus mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat pusat. Setelah proses tersebut rampung, pengurus Partai Gelora bakal memasifkan komunikasi politik dengan parpol lain. Termasuk melakukan penjajakan figur-figur potensial sebagai cabup-cawabup.

Emagazine Solopos

Menurut Fahmi, pengurus partai di daerah juga menunggu instruksi pengurus DPP Partai Gelora ihwal sikap politik dalam kontestasi politik terbesar di Sukoharjo.

“Kita lihat nanti seperti apa, politik itu kan dinamis. Bisa berubah setiap waktu. Kami juga sudah mulai mencermati figur-figur potensial dengan beragam latar belakang yang meramaikan bursa cabup-cawabup,” papar dia.

Senada diungkapkan Ketua DPC PPP Sukoharjo, Dableg Siswo Sunarto. Pengurus partai berlambang Kabah masih memantau dinamika politik yang berkembang menjelang Pilkada Sukoharjo.

Interaktif Solopos

Menurut Dableg, ada beberapa figur potensial yang masuk bursa cabup-cawabup. Nama-nama tokoh yang berpotensi maju dalam Pilkada Sukoharjo berseliweran di media sosial (medsos) dalam polling atau jajak pendapat.

Pria asal Weru ini menambahkan bakal menyerap aspirasi dari para kader di level akar rumput sebagai pedoman dalam menentukan arah dan sikap politik.

“Waktunya cukup mepet. Pendaftaran cabup-cawabup dilakukan akhir Agustus. Ini nanti sudah terpangkas libur Lebaran. Efektif hanya tiga bulan-empat bulan untuk menjalin komunikasi politik dengan parpol lain,” urai dia.



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.

Banyak Aduan Kartu BPJS PBI Tidak Aktif, Politikus Sragen Minta Solusi Dinkes

Banyak Aduan Kartu BPJS PBI Tidak Aktif, Politikus Sragen Minta Solusi Dinkes
author
Tri Rahayu , 
Rohmah Ermawati Selasa, 19 Maret 2024 - 09:05 WIB
share
SOLOPOS.COM - Politikus Partai Nasdem Sragen Bambang Widjo Purwanto mendatangi Kantor Dinkes Sragen menanyakan masalah kartu BPJS, Senin (18/3/2024). (Solopos.com/Tri Rahayu)

Solopos.com, SRAGEN—Politikus Partai Nasdem Sragen, Bambang Widjo Purwanto, mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Sragen untuk meminta penjelasan terkait banyaknya aduan tentang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibiayai APBD atau BPJS PBI (penerima bantuan iuran) tidak aktif, Senin (18/3/2024).

Mantan legislator DPRD Sragen itu meminta ada solusi atas permasalahan tersebut karena kartu BPJS kesehatan dibutuhkan masyarakat saat sakit.

Promosi Gelar Festival Ramadan, PT Pegadaian Kanwil Jawa Barat Siapkan Panggung Emas

Kedatangan Bambang Pur diterima Kepala Dinkes Sragen Udayanti Proborini di ruang kerjanya. Mereka berdiskusi banyak tentang kebijakan terkait dengan aktivasi kartu BPJS tersebut. Setelah perbincangan hampir satu jam, mereka menemukan solusi dengan rencana revisi peraturan bupati (perbup).

“Kedatangan saya ke Dinkes ini untuk meminta penjelasan masalah kartu BPJS. Banyak aduan ke saya, bahwa kartu BPJS yang dibiayani APBD banyak yang tidak aktif. Ternyata anggaran untuk bayar premi BPJS dari APBD terbatas dan bayarnya per bulan. Ketika dana tidak cukup maka tidak dibayar sehingga kartu BPJS tidak aktif. Masyarakat tahunya saat sakit sehingga pengaktifan kartu BPJS itu harus menunggu bulan berikutnya. Masa sakitnya tanggal 20 harus menunggu kartu aktif di tanggal 1 bukan depan? Ini yang menjadi kendala,” ujar Bambang Pur kepada wartawan, Senin sore.

Koran Solopos

Dia meminta ada perubahan sistem agar manfaat kartu BPJS bisa dinikmati masyarakat, salah satu solusinya dengan mengubah Perbup. Dia menyebut ada juga kartu BPJS yang dibiayai APBN yang tidak aktif dan mereka juga tahunya saat sakit ke rumah sakit (RS).

“Tadi ada solusi revisi perbup. Ketika ada warga sakit maka pengaktifan kartu BPJS tidak perlu menunggu bulan depan. Kasus kartu BPJS tidak aktif itu banyak, mungkin ribuan. Apalagi yang BPJS dari APBN lebih banyak lagi. Kalau kartu BPJS dari APBN solusinya ada di Dinas Sosial,” jelasnya.

Kepala Dinkes Sragen Udayanti Proborini menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen ada anggaran untuk membiayai premi BPJS bagi warga yang prioritas membutuhkan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Emagazine Solopos

Dia menyampaikan regulasinya memang kalau ingin aktif tanggal 20 maka harus menunggu bulan berikutnya.

“Jadi aktifnya tidak bisa seketika saat didaftarkan. Itu yang menjadi kendala saat warga sakit membutuhkan kartu BPJS. Mereka minta Saraswati tidak boleh karena dobel. Kami berpikir dan dana premi dari APBD itu bisa digunakan untuk membayar presmi yang belum dibayarkan sehingga kartu bisa langsung aktif saat dipakai,” jelasnya.

Dia mengatakan pembayaran presmi BPJS untuk keluarga miskin itu diatur dalam Perbup. Dia mengatakan perbup itu dapat direvisi agar dana APBD dapat digunakan untuk membayar presmi yang belum terbayarkan.

Interaktif Solopos

Jumlah warga pemegang kartu BPJS dengan premi dari APBD, sebut dia, jumlahnya mencapai 70.000-an orang dengan alokasi anggaran Rp34 miliar per tahun.

Keaktifan Baru 66%

“Universal Health Coverage di Sragen sudah mencapai 96% tetapi keaktifan warga pemegang kartu BPJS itu hanya 66%. Kalau keaktifan warga pemegang kartu BPJS itu bisa 75% maka kami memiliki hak istimewa sehingga tidak perlu ada aduan kartu tidak aktif. Masalahnya mengejar keaktifan dari 66% menuju 75% itu berat karena butuh gotong-royong seluruh masyarakat agar aktif bayar premi,” jelasnya.



Sementara, Kepala Dinsos Sragen Finuril Hidayati menyampaikan ketika ada aduan tentang kartu BPJS dari APBN tidak aktif harus ditelusuri penyebabnya. Dia mengatakan apakah pemegang kartu itu dikeluarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau tidak.

Kalau dikeluarkan dari DTKS dan memang masih miskin, Finuril mengatakan si miskin ini dapat diusulkan kembali ke Kementerian Sosial (Kemensos) lewat Sistem Informasi Kesejehateraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

“Memang untuk aktifnya butuh waktu. Setiap bulan sebelum tanggal 10, kami selalu mengajukan data baru ke Kemensos. Usulan per bulan itu bisa 300-350 orang karena harus ada tanda tangan Pak Sekda. Dari usulan itu yang disetujui kadang hanya 180 orang dan sisanya masuk daftar tunggu di Kemensos,” jelasnya.

Finuril sudah jauh hari sejak 2018 menyampaikan ke desa dan kelurahan agar warganya yang merasa punya BPJS PBI itu mengecek nomor induk kependudukan (NIK) mereka ke desa/kelurahan lewat aplikasi SIKS-NG.

Dia menerangkan pengecekan itu untuk memastikan NIK-nya masih aktif sebagai pemegang kartu BPJS dari APBN atau tidak. Kalau sudah dicoret, jelas dia, dapat segera diusulkan lagi. “Jadi pengaktifan kartu BPJS itu tidak perlu menunggu sakit untuk antisipasi saat sakit. Penggunaan BPJS ini selalu jadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.

Animal Movements Jadi Tema Solo Menari yang Diadakan 29 April 2024

Animal Movements Jadi Tema Solo Menari yang Diadakan 29 April 2024
author
Nugroho Meidinata Selasa, 19 Maret 2024 - 08:53 WIB
share
SOLOPOS.COM - Ilustrasi Solo Menari. (Dok)

Solopos.com, SOLO — Untuk merayakan Hari Tari Sedunia, Solo Menari digelar pada Senin, 29 April 2024. Acara tersebut akan diadakan di Kota Solo, Jawa Tengah, yang terkenal dengan kota budaya.

Berdasarkan Jawa Tengah Calender of Events 2024, pada event akbar Kota Solo ini, masyarakat bakal disuguhkan indahnya gerakan tari yang dikemas apik dan tidak membosankan.

Promosi Gelar Festival Ramadan, PT Pegadaian Kanwil Jawa Barat Siapkan Panggung Emas

Pada 2024, wisata Jawa Tengah berbasis kesenian dan kebudayaan ini mengambil tema Animal Movements. Tema tersebut mengandung arti bukan sekadar gerak tanpa makna, namun juga menginspirasi manusia untuk belajar kehidupan dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungannya.

Koran Solopos

Tema Solo Menari 2024 itu juga bertujuan untuk menyelaraskan manusia dalam berdampingan dengan semua mahkluk ciptaan Tuhan. Selain itu, tema Animal Movements ini mengartikan tentang gerakan hewan yang berkontribusi pada perjalanan kebudayaan manusia, khususnya di dunia seni tari. Apalagi banyak karya tari yang nilai estetikanya terinspirasi dari gerakan hewan.

Dengan tema tersebut, acara yang masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ini bakal diadakan di empat lokasi yang ada di Solo. Beberapa di antaranya, Solo Safari, Taman Sriwedari, Taman Balekambang, dan Taman Banjarsari.

Sebagai informasi, Solo Menari 2024 bakal diadakan mulai pukul 16.00-22.00 WIB. Acara tersebut akan menyuguhkan pesona tari tradisional dan kontemporer dalam sebuah pertunjukan spektakuler.

Emagazine Solopos

Pada gelaran Solo Menari 2023 sebelumnya, acara ini diawali dengan kirab gunungan dari Pura Mangkunegaran menuju koridor Ngarsopuro. Pada atraksi budaya ini, para penari perempuan yang berasal dari berbagai usia tampak sepenuh hati saat membawakan tarian. Tarian itu dibawakan oleh ratusan penari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, pecinta tari maupun penikmat tari. Penonton yang memenuhi lokasi acara seperti terhipnotis menyaksikan penampilan para penari.

 

Interaktif Solopos


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Memuat Berita lainnya ....
Rekomendasi
Solopos Stories