BPJS kesehatan. (Antara)

Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengusulkan 627 warga kembali menerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) APBN. Ratusan warga tersebut berkategori sangat miskin (P1), miskin (P2), dan rentan miskin (P3), sehingga berhak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Solo, Dian Renata, mengatakan awal Agustus lalu Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 4.879 peserta https://news.solopos.com/read/20190821/496/1013543/nada-tinggi-menkeu-sri-mulyani-luapkan-kekesalan-pada-bpjs-kesehatan" title="Nada Tinggi, Menkeu Sri Mulyani Luapkan Kekesalan pada BPJS Kesehatan">JKN-KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.

Dari jumlah itu, sebanyak 825 di antaranya masuk kategori P1, P2, P3, hampir miskin (P4), dan rentan risiko sosial (P5). Dari hasil verifikasi PBI yang dinonaktifkan tersebut, terdapat 918 jiwa yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Sehingga total data yang disinkronkan dengan e-SIK (Sistem Informasi Kemiskinan secara elektronik) milik Pemkot Solo berjumlah 3.961 jiwa.

“627 Jiwa yang masuk kategori P1-P3 akan kami usulkan agar masuk ke https://news.solopos.com/read/20190813/496/1011821/tunjangan-direksi-naik-saat-bpjs-defisit-apa-kata-pemerintah" title="Tunjangan Direksi Naik Saat BPJS Defisit, Apa Kata Pemerintah?">DTKS pada Desember. Data yang tidak masuk dalam e-SIK sebanyak 3.136 akan kami verifikasi dan validasi lagi. Kalau ternyata masuk P1-P3, mereka juga diusulkan masuk DTKS. Sampai Desember itu, kalau ribuan warga ini sakit, Pemkot akan menanggung seluruh biayanya,” kata dia, Rabu (28/8/2019).

Dian mengatakan DTKS merupakan data berbasis NIK agar program bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran. Warga berkategori P1, P2, dan P3 diusulkan menjadi PBI APBN, sedangkan warga kategori P4 dan P5 dapat diintervensi memakai APBD. Dari DTKS nasional per Juli 2019 terdapat 29.133.603 keluarga dan 98.111.085 individu.

“Verifikasi dan validasi 3.136 warga yang dinonaktifkan itu kami kebut sampai Oktober, agar saat pembaruan dan penetapan DTKS awal 2020 mereka bisa masuk. https://soloraya.solopos.com/read/20190807/489/1010668/4.000-peserta-bpjs-kesehatan-pbi-kota-solo-dinonaktifkan-karena-alasan-ini" title="4.000 Peserta BPJS Kesehatan PBI Kota Solo Dinonaktifkan Karena Alasan Ini">Kemensos memperbarui data itu setiap enam bulan sekali,” ungkap Dian.

Berdasarkan data yang dihimpun solopos.com, penonaktifan perserta JKN-KIS PBI APBN paling banyak berada di Kecamatan Banjarsari, yang disusul Laweyan, Pasar Kliwon, Serengan, dan Jebres.

Salah seorang warga yang dinonaktifkan kepesertaannya, Setyo Mulyono, mengaku tak lagi bisa menggunakan kartunya saat berobat ke RS Panti Waluyo, belum lama ini. Lantaran harus berobat rutin, ia kemudian meminta agar kepesertaannya kembali diaktifkan, namun sebagai PBI APBD.

“Saya hanya bekerja sebagai penjaga malam di salah satu toko komputer. Saya harus kontrol rutin, sehingga KIS tersebut sangat saya butuhkan,” kata warga Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan itu, Kamis (29/8/2019).

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten