6+10 Arahan tahunan SBY dalam Raker 2011

Jakarta — Rapat kerja 2011 pemerintah ditutup dengan sejumlah arahan dari Presiden SBY kepada jajaran penyelenggara negara, BUMN, BUMD dan pengusaha. Pengarahan terkait pada pelaksaan program kerja pemerintah dalam bidang ekonomi, hukum dan keamanan yang akan diselenggarakan pada sepanjang tahun ini di daerah.

“Arahan dan instruksi saya bagi dalam dua bagian. Pertama yang bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus. Terutama saya kaitkan langsung dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi 2011 ini,” ujar SBY dalam penutupan raker yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (10/1).

Promosi Aset Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 21% pada Kuartal I 2024

Berikut uraian bagian pertama dari arahan dari Presiden SBY;

1. Laksanakan secara sungguh-sunguh program kerja pemerintah sesuai dengan RKP 2011, APBN 2011, RKPD 2011 dan APBD 2011.
2. Sepuluh hasil dan capaian pembangunan 2010 agar dijaga dan ditingkatkan lebih lanjut.
3. Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, semua pemangku kepentingan agar dilibatkan penuh. Mulai dari dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan perangkat negara yang lain yang juga mengemban tugas di daerah.
4. Kembangkan dan dayagunakan potensi yang kita miliki.

“Saya menilai potensi yang kita miliki belum digunakan dan dikembangkan secara penuh. BUMN belum berkembang sesuai potensinya. Aset BUMN yang Rp2.382 triliun, berapa persen itu dari GDP kita? Pimpinan BUMN harus kreatif, sama kreatifnya dengan pimpinan dunia usaha swasta kita. Dunia swasta juga harus berkembang lagi, jangan hanya bergerak dalam bisnis APBN, tetapi harus menuju bisnis GDP. Kalau anda melihat bisnisnya bisnis GDP maka ruang itu akan lebih lebar. Daerah di seluruh Indonesia masih bisa dikembangkan. Tahun 2011 mari kita lakukan percepatan perluasan pembangan ekonomoi dengan zona ekonomic zone, klaster industri, master plan siap sebelum pertengahan 2011,” sambung SBY.

5. Kemandirian pangan harus diwujudkan.

“Kita harus punya sasaran yang berani mulai tahun ini. Kemarin dalam sidang kabinet Mentan dan menteri terkait, perkirakan cadangan beras kita lebih dari 5 juta ton, saya katakan belum cukup. Untuk penduduk 237 juta dengan kelompok yang makin meningkat maka kita perlukan dua kali dari itu.
Maka itu sasaran harus lebih berani seperti 2008-2009. Mari kita mulai sekarang tetapkan sasaran yang lebih berani. Komoditas utama, beras, jagung gula dan daging sapi, empat tahun lagi harus sudah aman. Untuk itu diperlukan langkah terpadu secara nasional mulai dari lahan dari produksi dan produktifitas, teknologi, anti hama, benih yang dapat mengatasi perubahan iklim. Solusinya hanya satu, untuk pangan kita harus mandiri dan melihat tanah air kita tidak ada alasan untuk kita tidak capai kemandirian pangan,” papar SBY.

6. Pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas pembangunan. Menteri, gubernur, bupati/walikota setiap programnya harus senantiasa dikaitkan dengan upaya pengurangan kemiskinan. Bawa semua program entah pertanian, produksi, jasa dan apa saja yang bisa dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan.

“Sekarang ini saya tengah bersama menteri tengah merencanakan untuk melaksanakan upaya khusus untuk daerah yang memiliki kesulitan misalnya di NTT, Madura dan sebagainya. Dalam waktu dekat kita akan lakukan itu dengan anggaran yang kita punya,” sambungnya.

Adapun di bagian dua, arahan dari Presiden SBY lebih bersifat khusus. Berikut arahan tersebut;

1. Lakukan langkah-langkah untuk mengatasi kenaikan harga pangan dan energi dunia. Negera harus punya kemandirian pangan dan energi. Tahun ini ada inflasi dan menjadi kewajiban kita stabilisasi harga, antara lain oprasi pasar dan insentif fiskal.

“Tingkatkan cadangan pangan nasional oleh Bulog. Mari kita tingkatkan produksi nasional berlanjut utamanya beras mulai tahun 2011, persiapkan rencana cadangan,” tegas SBY.

2. Bersama DPR pastikan APBN dari kemungkinan perubahan senantiasa tepat. Kelola agar subsidi tepat sasaran dan jumlahnya tepat. Lakukan penyerapan anggaran secara optimal dan tepat waktu.

“Mengapa DIPA saya serahkan 2010, agar proses penyerahan anggaran tepat dilaksanakan 1 Januari,” imbuhnya.

3. Pastikan program pembagunan infrastruktur dan listrik sungguh berhasil, baik tahun ini maupun tahun mendatang. Kalau sudah ada program dan alokasi, jangan ada yang meleset. Pemda agar lakukan fasilitasi dan berikan kemudahan dalam perijinan.

“Swasta yang telah diberikan peluang jangan sampai meleset pula. Pemda agar bantu dan tangani pembebasan tanah sesuai ketentuan, untuk kepentingan umum tanpa mengorbankan hak rakyat. Kalau ada permasalahan dan kemacetan segera carikan jalan keluarnya. Supaya bisa memenuhi kebutuhan akan listrik dan infrastruktur kita, maka peningkatan daya listrik adalah prioritas nasional termasuk geothermal. Terus kembangkan public private partnership, bila ada hambatan menteri terkait carikan sumbernya dan pecahkan,” sambung SBY.

4. Capai iklim investasi yang benar-benar baik, mudah dan murah. Perijinan mudah, cepat dan murah, maka peran kepala daerah sangat penting.

“Jangan kecewakan rakyat, karena tanpa investasi pengangguran dan kemiskinan tidak akan turun. Pastikan kepastian hukum dapat dijaga demikian pula jika ada sengketa, hukum harus ditegakkan. Pastikan tidak ada pertentangan antara peraturan daerah dengan peraturan di tingkat pusat. Kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Selesaikan restrukturisasi industri strategis pertahanan yang belum tuntas. Saya sudah melihat rencana TNI, banyak yang harus dirubah,” ujar SBY.

5. Pastikan penyimpangan dan korupsi terus berkurang. Intensifkan gerakan pencegahan korupsi, jangan terkesan dijebak dan dibiarkan. Pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah yang ragu-ragu ambil tindakan karena khawatir digolongkan korupsi agar segera berkonsultasi.

“Mari betul-betul kita lakukan pencegahan. Mari kita semua ajak semua dari tindakan korupsi sejalan dengan peningkatan gaji dan kesejahteraan pejabat dan pegawai. Cegah penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik perseorangan. Cegah dan berantas korupsi dan kolusi di sektor pajak. Cegah dan berantas mark-up pengadaan barang. Cegah dan hentikan pungli kepada para investor. Cegah dan berantas praktek-praktek mafia hukum dan peradilan. Lakukan reformasi di Ditjen Pajak dan semua lembaga penegak hukum,” sambungnya.

6. Tertibkan pratek usaha pertambangna dan kehutanan yang iligal dan merusak lingkungan. Pejabat
daerah kepolisian dan penegak hukum agar aktif mencegah kolusi antara pejabat-pengusaha. Penegakan hukum mesti dilaksanakan dengan ancaman hukuman yang berat.

“Kementerian terakit bersama kepala daerah harus turun ke lapangan. Cegah serta hentikan pemberian ijin yang tidak semestinya. Jangan obral ijin. Ingat, dikemudian hari Anda pasti akan ingat. Kita ingin di hari tua kita ingin tenang tidak dipanggil oleh gedung bundar (Kejaksaan Agung -red),” tegas SBY.

7. Kikis dan cegah politik uang. KPU perlu membuat aturan yang tidak membuat mudah terjadinya politik uang. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas keuangan dan kompentisi perlu diperketat.

8. Pastikan program-program pro rakyat dan pelayanan masyakarat berjalan baik. Kelancaran dan ketepatan waktu program BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH dan PNPM dan KUR. Tingkatkan pelayanan kepada kelompok marjinal. Berikan pelayanan cepat dan baik untuk para korban bencana alam.

“Permudah percepat dan permurah pengurusan administrasi masyakarat seperti KTP, SIM, STNK dan lain-lain. Capai sasaran MDG dan sukseskan KB,” sambung SBY.

9. Tingkatkan perlindungan dan bantuan kepada TKI. Mari pastikan perusahaan penyedia jasa TKI itu melakukan pelatihan yang benar. Jangan ada penyimpangan agar TKI tidak jadi objek pemerasan. Tetap pastikan TKI mengerti hak dan kewajibannya.

“Bila ada permasalahan yang serius, dia bisa hubungi kita konsul jendral RI. Pastikan perwakilan RI di LN aktif dan bertanggungjawab membantu dan melindungi TKI. Bagi negara penerima TKI yang pemerintah, agen TKI dan pihak yang mempekerjakan lalai dan tidak bertanggungjawab, bisa kita berlakukan moratorium,” tegas SBY.

10. Pastikan daerah dan pusat memiliki kesiagaan dan kesigapan mengatasi bencana alam. Daerah pemukiman yang sangat berbahaya harus direlokasi dengan mempersiapkan tempat baru yang lebih baik.

“Protap menghadapi bahaya, tsunami dan letusan gunung merapi, harus dimengerti dan dilatihkan secara efektif. Jika terjadi bencana BPBD dan pemda harus sangat aktif, sebelum BNPB dan pusat datang memberikan bantuan. Untuk menyelamatkan jiwa penduduk pemerintah bisa memaksa mereka untuk pindah. Militer dan organisasi kemanusiaan harus tetap siaga dan siap dikerahkan ke manapun,” wanti SBY.

“Jika arahan 6 dan 10 tadi dijalankan, maka tahun 2011 ini akan lebih baik dari tahun 2010 dan pembangunan lima tahun mendatang akan berhasil. Kewajiban saya bersama saudara untuk bisa berhasil, dengan demikian negeri kita akan maju dan kita punya kesinambungan yang baik,” tutup SBY.

dtc/tya