60% PKL Belakang UNS Solo Enggan Bongkar Lapak

<p><strong>Solopos.com, SOLO&nbsp;</strong>– Sekitar 60% Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati ruas <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180513/489/915602/pkl-pedaringan-solo-pindah-juni">Jl. Ki Hajar Dewantara Solo </a>&nbsp;atau yang menempel tembok Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo masih enggan membongkar lapak mereka. Sosialisasi lanjutan yang diadakan Pemkot, Selasa (15/5/2018) di Kompleks Balai Kota Solo belum menghasilkan keputusan bersama.</p><p>Sosialisasi tersebut merupakan sosialisasi kedua yang diadakan Pemkot bersama para PKL. Sosialisasi pertama dilaksanakan Kamis (3/5/2018).</p><p>Kepala Bidang PKL Dinas Perdagangan (Disdag) Solo, Didik Anggono, menyatakan dalam sosialisasi tersebut dirinya telah menyampaikan tiga hal yang merupakan keputusan Pemkot Solo. &ldquo;Intinya lahan tempat mereka berjualan akan dikembalikan sesuai fungsinya, sebagai jalur pedestrian,&rdquo; ucap Didik saat ditemui wartawan seusai sosialisasi.</p><p>Sebagai gantinya, para PKL Jl. Ki Hajar Dewantara Solo akan mendapatkan ongkos bongkar sesuai dengan jenis bangunan, yaitu Rp65.000 untuk bangunan permanen dan Rp50.000 untuk bangunan semipermanen.</p><p>Pemkot Solo juga akan <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180403/489/907763/ternyata-40-pkl-jurug-pedaringan-orang-luar-solo">menata para PKL</a> ke beberapa pasar. Di antaranya adalah Pasar Panggungrejo, Pasar Pucangsawit, Selter Kuliner Pucangsawit, Selter Mojosongo, dan Selter Jurug.</p><p>Didik Anggono menegaskan hanya pedagang ber-KTP Solo yang akan mendapatkan fasilitas pengganti. Sementara pedagang dari luar Kota Bengawan hanya diperbolehkan berdagang dengan sistem bongkar-pasang di beberapa tempat yang nantinya akan ditentukan oleh Pemkot.</p><p>&ldquo;Tentu prioritas [fasilitas] adalah pedagang asli Solo, tapi siapapun boleh berdagang asalkan ikut aturan. Nanti untuk pedagang dari luar ada aturan bongkar-pasang malam, mulai pukul 17.00 WIB hingga 05.00 WIB,&rdquo; katanya. Menurut Didik, PKL di Jl. Ki Hajar Dewantara Solo berjumlah sekitar 65 orang, 60% di antaranya adalah warga Kota Bengawan.</p><p>Melalui sosialisasi ini Didik berharap adanya kesadaran PKL untuk mengosongkan sendiri kiosnya. &ldquo;Tujuannya kita menata, bukan membiarkan. Namun upaya persuasif tanpa tindakan anarkis akan terus kita lakukan,&rdquo; ungkap Didik.</p><p>Pemkot Solo memberikan batas waktu hingga 30 Juni 2018 bagi PKL untuk melakukan pembongkaran, jika tidak pihak Pemkot akan menindak tegas dengan memberikan surat peringatan.</p><p>Koordinator PKL, Hery Prantoko, menyebut keputusan Pemkot merugikan pihak PKL. &ldquo;Soal selter dan pemindahan ke pasar itu tidak adil, sebab enggak semua pedagang berasal dari Solo, toh yang enggak dari Solo pun mereka tetap bayar retribusi Rp2.000 sehari,&rdquo; ungkap Hery Prantoko saat ditemui wartawan secara terpisah.</p><p>Selain itu, kondisi pasar tujuan yang mati juga dinilai akan merugikan mereka. Hery menilai jika <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180425/489/911603/lapak-ilegal-pkl-solo-malah-jadi-hunian">PKL pindah</a>, akan sulit menggerakkan dagangan mulai dari awal. &ldquo;Kalau lihat kondisi Pasar Panggungrejo yang airnya saja sulit, apa ya bisa dagang di sana,&rdquo; ungkapnya.</p><p>PKL lain, Ahmad Murjani sempat mengusulkan dibangunnya sejumlah selter yang ditata rapi di bekas lahan PKL. &ldquo;Usul itu langsung ditolak, mereka bersikeras menggunakan lahan sebagai jalur pejalan kaki,&rdquo; ujar Jani, sapaan akrabnya.</p><p>Jani mewakili PKL menyatakan jika lahan bekas PKL digunakan untuk jalur pedestrian, dirinya justru tidak yakin jalur itu akan terawat. &ldquo;Lihat saja yang sudah terjadi di bagian barat, apa ada yang menggunakannya untuk jalan kaki? Jarang kan. Kami juga tidak mau terus-terusan disalahkan kalau misal di sini sering banjir setiap kali hujan, seolah-olah itu karena ulah PKL padahal bukan,&rdquo; pungkasnya.</p>

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian