Tutup Iklan

6 Kasus Politik Uang Diungkap di Banyumas

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, selama masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, mengaku menemukan enam kasus dugaan praktik money politics atau politik uang.

6 Kasus Politik Uang Diungkap di Banyumas

SOLOPOS.COM - Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Banyumas Yon Daryono. (Antara-Sumarwoto)

Solopos.com, PURWOKERTO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, selama masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, mengaku menemukan enam kasus dugaan praktik money politics atau politik uang.

Pengakuan itu disampaikan Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Banyumas Yon Daryono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (17/4/2019). "Selama masa tenang yang berlangsung sejak hari Minggu [14/4/2019] hingga Selasa [16/4/2019], jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten hingga desa melaksanakan patroli pengawasan untuk mencegah dan mengawasi praktik politik uang," katanya.

Ia mengatakan dari kegiatan tersebut, pihaknya untuk sementara menemukan enam kasus dugaan praktik politik politik uang yang tersebar di Kecamatan Sokaraja, Purwokerto Selatan, Cilongok, Purwojati, Tambak, dan Jatilawang. Menurut dia, barang bukti dari enam kasus dugaan praktik politik itu secara keseluruhan berupa 48 amplop masing-masing berisi uang Rp25.000, amplop berisi uang pecahan Rp20.000, selembar uang Rp100.000, dan beberapa lembar kartu pintar atau kartu surat suara pemilu serta lokasi penemuan di rumah-rumah penduduk.

"Kami bersama Panwaslu Kecamatan dan Tim Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) sudah mendatangi lokasi penemuan untuk meminta keterangan awal dari pelapor, mengambil, dan menerima barang bukti. Setelah mengumpulkan keterangan awal, data tersebut akan dikaji oleh Tim Gakkumdu untuk menentukan proses lebih lanjut," katanya.

Lebih lanjut, Yon mengatakan selama masa tenang, pihaknya bersama jajaran pengawas pemilu termasuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) melaksanakan kegiatan patroli pengawasan terhadap praktik politik uang. Menurut dia, kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai metode pengawasan seperti mengelilingi kampung untuk mengampanyekan tolak politik uang kepada masyarakat.

"Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan Bawaslu kepada peserta pemilu dan pemilih. Dalam melakukan upaya penanganan dan penindakan praktik politik uang, kami mendatangi lokasi kejadian bersama dengan Panwaslu Kecamatan dan Tim Gakkumdu, meminta keterangan awal dari pelapor serta mengambil dan menerima barang bukti," tegasnya.

Ia mengatakan dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih. Sementara itu, dalam Pasal 523 ayat (2) UU No. 7/2017 telah diatur bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, bakal diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.

Dalam Pasal 523 ayat (3) diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

 

Berita Terkait

Berita Terkini

4 Jam Galang Dana Untuk Palestina, Sukarelawan Muhammadiyah Sragen Himpun Rp51,7 Juta

Sukarelawan Muhammadiyah Sragen berhasil mengumpulkan dana bantuan kemanusiaan lebih dari Rp51 juta yang akan dikirim ke Palestina.

Roro Mendut, Kisah Romansa Legendaris dari Pesisir Utara Jawa

Kota pesisir pantura, Pati, memang memiliki beragam kisah legenda dan mitologi, salah satunya adalah Roro Mendut.

Tak Boleh di Rumah, Warga Solo Positif Covid-19 Wajib Karantina di Asrama Haji Donohudan

Mulai Senin (17/5/2021) warga Solo yang positif Covid-19 dilarang karantina mandiri di rumah, tetapi wajib ke Asrama Haji Donohudan.

129 ASN Sragen Absen Kerja di Hari Pertama Masuk Setelah Lebaran 2021

Sebanyak 129 ASN di lingkungan Pemkab Sragen absen pada hari pertama masuk kerja setelah Lebaran 2021 karena izin dan cuti.

650 Personel TNI AU Disuntik Vaksin Astrazeneca Di RSAU Solo, Ada Efeknya?

RSAU Solo di Colomadu, Karanganyar, sudah menyuntikkan 1.300 dosis vaksin Covid-19 dari Astrazeneca kepada 650 personel TNI AU.

KUA Pondok Gede Tanggapi Isu Rencana Pernikahan Ayus dan Nissa Sabyan

Sebagaimana diketahui KUA Pondok Gede merupakan daerah domisili Nissa Sabyan.

Dies Natalis ke-21, FISKOM UKSW Bantu Mahasiswa NTT

Pandemi Covid-19 yang terjadi telah mendorong FISKOM UKSW Salatiga melakukan berbagai adaptasi.

Insiden Perahu Terbalik Kedungombo, Pemkab Boyolali: Posisi Kami Serba Repot

Pemkab Boyolali mengatakan dalam posisi serba repot terkait insiden perahu terbalik di Waduk Kedungombo yang menewaskan sembilan orang.

Ruko Dua Lantai Terbakar di Mergangsan, Diawali Ledakan

Kebakaran awalnya diketahui oleh pedagang bakmi yang berjualan di depan ruko

Catat Lur! Ini Daftar Formasi CPNS & P3K Wonogiri

Berikut daftar formasi CPNS dan P3K Wonogiri beserta jadwal seleksinya pada 2021.

Sering Meniup Makanan/Minuman Panas? Awas Ada Bahaya Mengintai

Kebiasaan meniup makanan panas ternyata tidak baik untuk kesehatan tubuh.

Underpass Makamhaji Rusak Lagi, Pemkab Sukoharjo Mikir Ulang Terima Aset Dari Pusat

Pemkab Sukoharjo berpikir ulang untuk menerima aset underpass Makamhaji, Kartasura, karena kondisinya rusak lagi setelah diperbaiki Maret.