6.465 Keluarga di Kota Solo hidup dengan sanitasi buruk

Solo (Solopos.com) – Sebanyak 6.465 keluarga miskin di enam kelurahan Kota Solo hidup dalam lingkungan dengan sanitasi terburuk atau masuk dalam kategori garis merah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Solo mencatat insident rate untuk penyakit akibat sanitasi di keenam wilayah tersebut sangat tinggi. Ironisnya, anggaran untuk perbaikan sanitasi di enam kelurahan tersebut didominasi hibah dari luar negeri yaitu dari World Bank serta Ausaid. Total hibah yang diterima untuk perbaikan sanitasi yang direalisasikan dalam bentuk pembangunan sambungan rumah (SR) limbah mandi cuci kakus (MCK) senilai Rp 6 miliar.

Kasubid Prasarana Kota Bappeda Solo, Nunung Setyo Nugroho, mengatakan pemetaan garis merah yang dilakukan Bappeda khusus untuk pemetaan daerah dengan sanitasi terburuk. ”Untuk garis merah memang kami fokuskan kepada pemetaan kondisi sanitasi terburuk. Namun memang masih ada kriteria lain seperti luasan wilayah, jumlah penduduk, kepemilikan jamban, akses air bersih serta persampahan,” jelas Nunung, Jumat (29/7/2011).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Mereka yang hidup dalam sanitasi terburuk diakui Nunung adalah warga miskin. Warga yang hidup di lingkungan dengan sanitasi buruk, sambung Nunung, kondisinya memang memrihatinkan. ”Kondisi riil sanitasi buruk biasanya warga tidak punya fasilitas MCK pribadi atau kalau punya septic tank-nya tidak sesuai standar,” ujar dia. Bagi warga yang tidak punya septic tank, kotoran bahkan langsung diarahkan ke sungai. Dengan kondisi lingkungan yang sangat padat, menurut Nunung, meski ada septic tank namun tidak bisa sesuai dengan kriteria kesehatan.

”Aturan 100 meter septic tank dari permukiman jelas tidak bisa dilaksanakan apabila kondisi perumahannya padat. Oleh sebab itu akhirnya bantuan dari World Bank serta Ausaid kami gunakan untuk pembangunan SR. Dengan target pembangunan 400 SR, kami sekarang sudah mampu membangun 500 SR,” ujarnya. Namun diakui Nunung, pembangunan SR saat ini masih terbatas di Semanggi. Lima daerah lainnya belum tersentuh lantaran keterbatasan anggaran. Disinggung risiko hidup dalam lingkungan garis merah, dijelaskan Nunung, berkaitan langsung dengan kesehatan.

”Warga yang hidup di garis merah menjadi rentan dengan penyakit yang basisnya sanitasi atau lingkungan seperti diare, kolera, TBC serta ISPA,” ujar dia. Berdasar informasi dari Dinas Kesehatan Kota (DKK), insident rate untuk penyakit berbasis lingkungan di enam kelurahan tersebut termasuk kategori tinggi.

aps