Solopos.com, KUDUS — Pemerintah Kabupaten Kudus mempertimbangkan pembubaran 58 koperasi. Usulan itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kudus Bambang T.W. karena koperasi-koperasi itu tidak diketahui pengurusnya serta selama beberapa tahun terakhir tidak ada aktivitasnya.
“Selain itu alamat kantornya juga sulit dilacak serta selama dua tahun tidak melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan [RAT],” ujarnya di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (7/1/2020).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Untuk itu, pihaknya mengusulkan pembubaran 58 koperasi tersebut ke Kementerian Koperasi. Saat ini, kata dia, tinggal menunggu balasan.
Menurut dia, banyak faktor yang menyebabkan koperasi tidak bisa berjalan dengan baik, salah satunya karena karena faktor pengurusnya yang sudah tua dan modal yang dimiliki juga terbatas. Seharusnya, lanjut dia, setiap koperasi bukan hanya didukung permodalan yang besar, melainkan harus didukung pula ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas.
Penyebab puluhan koperasi diusulkan untuk dibubarkan, karena tidak ada kegiatan selama periode tertentu, tidak ada pengurusnya, tidak melaporkan RAT, serta alamat kantornya juga tidak diketahui. Dalam rangka menghindari koperasi yang tidak aktif semakin bertambah, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kudus juga menyelenggarakan pelatihan kualitas SDM koperasi.
Sementara itu, untuk koperasi simpan pinjam, difasilitasi untuk mengikuti program sertifikasi kompetensi untuk pengelola maupun manajer koperasi. Adapun jumlah koperasi di Kabupaten Kudus sebanyak 548 koperasi dan sebanyak 480 koperasi masih beroperasi meskipun ada yang dinyatakan kurang sehat.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
