5 Tahun Meteran Rusak, DPRD Klaten Ragukan Hitungan Debit Pasokan

Anggota DPRD Klaten mengecek meteran air PDAM Solo di Umbul Cokro, Rabu (9/1/2013). (Moh Khodiq Duhri/JIBI/SOLOPOS)

KLATEN — Dua meteran pengukur debit air yang dipasok ke Kota Solo dari Umbul Cokro, Kecamatan Tulung, Klaten rusak sejak 2007 silam. Hal itu terkuak dalam inspeksi mendadak (sidak) yang digelar Komisi II DPRD Klaten, Bagian Perekonomian Setda Klaten, Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan PDAM Klaten di Umbul Cokro, Rabu (9/1/2013).

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Ketua Komisi II DPRD Klaten, Andi Purnomo, mengatakan akibat rusaknya dua meteran itu, pihaknya tidak bisa memantau debit air dari Umbul Cokro yang dipasok ke wilayah Solo. Dia meragukan data PDAM Solo yang mengklaim debit air dari Umbul Cokro mencapai 387 liter/detik.

“Dari mana perhitungan itu didapat jika meteran saja rusak. Apakah mereka memakai perkiraan. Saya yakin debit air yang dipasok ke Solo lebih besar dari itu,” ujar Andi.

Andi memperkirakan debit air itu jauh lebih besar lantaran terdapat dua pipa yang digunakan PDAM Solo untuk menyalurkan air dari Umbul Cokro ke Solo. Pipa pertama berdiameter 400 ml dipasang pada 1929 yang disalurkan ke Solo melintasi Delanggu. Pipa kedua berdiameter 500 ml dipasang pada 1981 yang disalurkan ke Solo melalui Janti dan Tegalgondo. Tingginya debit air itu, kata Andi, tidak dibarengi dengan iktikad baik untuk memperbaiki dua meteran pengukur debit air yang rusak tersebut.

“Meteran itu sudah rusak sejak 2007. Mengapa sampai sekarang tidak diperbaiki? Atau jangan-jangan meteran itu sengaja dibiarkan rusak supaya kami tidak bisa memantau debit air yang dipasok ke Solo?” papar Andi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Klaten, Sunarto, juga menyayangkan tidak adanya upaya perbaikan meteran pengukur debit air dari PDAM Solo. Dia juga menyayangkan tidak adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerusakan meteran pengukur debit air dari Umbul Cokro yang dipasok ke Solo tersebut.

Dia juga mempertanyakan tidak berperannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk menengahi permasalahan yang dihadapi Pemkab Klaten dengan PDAM Solo saat ini.