5 Juta Buruh Bersiap Mogok Nasional Tolak RUU Cipta Kerja, 6-8 Oktober
Ilustrasi demonstrasi (Bisnis-Andi Rambe)

Solopos.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan sejumlah pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati pelaksanaankan mogok kerja nasional, 6-8 Oktober 2020. Mogok kerja nasional itu dilaksanakan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan tertib dan damai. Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020.

Lagu Baru Blackpink Sudah Diputar di PUBG Mobile

“Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Senin (28/9/2020)

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. “Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut,” katanya.

Setop Produksi

Dia menjelaskan bahwa mogok nasional ini akan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten atau kota. Adapun mogok kerja ini juga melibatkan beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

Said pun mengatakan bahwa mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya, dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), hingga pengurangan nilai pesangon.

James Bond Bukan Agen Rahasia Fiksi di Polandia

“Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting,” katanya.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober 2020. Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Sumber: Bisnis



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom