Tutup Iklan
Ilustrasi/dok

Solopos.com, JAKARTA -- Sebanyak 5.000 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan direvitalisasi hingga 2024 dalam rangka mempersiapkan generasi muda untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan kerja atau vokasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuturkan revitalisasi tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang telah ditetapkan pada 9 September 2016.

“Pertama jumlah SMK diperbanyak dibanding SMA. Lalu menyiapkan lulusan masuk ke dunia kerja sesuai dengan tuntutan lingkungan seperti industri 4.0,” kata Mendikbud saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Dia menambahkan program revitalisasi sudah dilakukan sejak 2018 dengan jumlah 300 SMK, pada 2019 sebanyak 300 SMK, dan untuk 2020 ada 550 SMK serta akan terus dikembangkan agar bisa mencapai 5.000 SMK pada 2024 mendatang.

“Sebetulnya masih jauh dari target karena jumlah SMK kita kan 14.000,” ujar Muhadjir Effendy.

Muhadjir menjelaskan ada lima sektor yang menjadi fokus revitalisasi yaitu pariwisata, pertanian produktif, ekonomi kreatif, kemaritiman atau kelautan, pariwisata, dan energi pertambangan dengan menerapkan strategi perubahan kurikulum yakni dari supply base menjadi demand base.

“SMK itu yang menentukan bukan hanya pemerintah melainkan industri. Jadi nanti tenaga gurunya juga akan kita ambil sebagian dari mereka yang sudah punya pengalaman kerja di lapangan,” katanya.

Mendikbud menjelaskan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4,3 triliun untuk pelatihan kerja tersebut sehingga diharapkan para siswa lulusan SMK bisa memiliki bekal dasar sebelum mendapat pelatihan lanjutan dari para industri.

Menurutnya, persiapan untuk siswa SMK tidak cukup jika hanya melalui pelajaran yang didapat dari sekolah sehingga ada pre service training yang wajib diikuti oleh mereka.

Muhadjir menguraikan para lulusan SMK juga diarahkan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Tenaga Kerja sebab hal itu sebagai jembatan dalam mengakomodasi lulusan baru agar semakin siap untuk masuk ke dunia kerja.

“Sebetulnya memang kalau secara teoritik kita tidak mungkin betul-betul menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dari sekolah jadi Kementerian Tenaga Kerja punya BLK untuk jembatan akomodasi lulusan segar dari SMK dan SMA,” katanya.

Muhadjir menilai kesuksesan revitalisasi SMK merupakan tugas bersama antara pemerintah dan sektor industri sehingga pemerintah juga telah menerbitkan aturan pengurangan pajak penghasilan (PPh) atau insentif super deduction kepada para perusahaan yang turut membantu peningkatan kualitas SDM pada lulusan SMK.

“Kemenperin juga karena sekarang sudah ada kebijakan presiden soal super deduction jadi perusahaan yang bantu sekolah dan balai latihan kerja itu ada pemotongan pajak,” ujarnya.

Sumber: Antara


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten