Solopos.com, SRAGEN — Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) Rp5,37 miliar untuk pengadaan 477 paket antropometri bagi posyandu. Hingga 2022, dari 1.607 posyandu di 25 puskesmas di Kabupaten Sragen, baru 378 posyandu yang mendapat fasilitas paket antropometri. Artinya, masih ada 1.229 posyandu yang belum ada fasilitas paket antropometri.
Paket antropometri adalah paket peralatan yang digunakan untuk menimbang, mengukur tinggi badan, dan seterusnya bagi bayi dan anak di bawah lima tahun (balita). Pengadaan 477 paket antropometri pada 2023 ini digunakan untuk memfasilitasi 1.229 posyandu. Sehingga di akhir 2023 nanti masih kurang 752 posyandu yang belum mendapat fasilitas paket antropometri.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Informasi dari Menko PMK [Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan], semua fasilitas antropometri akan dicukupi semua oleh Kementerian Kesehatan. Kita akan ajukan kekurangan itu ke pusat,” ujar Sekretaris Dinkes Sragen, Fanny Fandani, saat ditemui Solopos.com di Aula Sukowati Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Selasa (7/2/2023) sore.
Sesuai arahan Menko PMK, Muhadjir Effendy, semua posyandu wajib dilengkapi dengan antropometri dan peralatan USG dalam penanganan stunting. Fanny menghitung kekurangan antropometri sebanyak 752 paket itu membutuhkan dana Rp8,272 miliar dengan asumsi Rp11 juta per paket.
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, semula bersiap mengalokasikan anggaran untuk pembelian antropometri wujud komitmen Pemkab Sragen entaskan stunting. “Kami kekurangan 752 paket antropometri. Kalau kekurangan itu tidak diakomodasi lewat DAK maka kami bisa beli dengan APBD. Kami tanggung di 2024,” kata Bupati.
Ia menjelaskan rasio posyandu dan balita di Sragen itu 1:40. Artinya setiap satu posyandu melayani 40 bayi dan anak balita. Selain posyandu, Sragen juga memiliki 191 pos pelayanan kesehatan desa dari 196 desa. Ada 25 puskesmas yang seluruhnya sudah dilengkapi alat USG. Semua dokter di puskesmas sudah bisa menggunakan alat itu sehingga tidak perlu pelatihan.
Namun, Muhadjir yang menyatakan semua kebutuhan antropometri di semua posyandu akan dicukupi lewat DAK Kementerian Kesehatan di 2023 ini. Bupati diminta mengalihkan anggaran pengadaan antropometri untuk kegiatan penanganan stunting lainnya.
“USG dan antropometri akan dipenuhi Kemenkes tahun ini di dalam DAK. [Daerah] Segera mengajukan, tidak usah pakai APBD,” ujar Muhadjir.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
