Formais Kawal Penggunaan Danais

Harianjogja.com, KULONPROGO-Forum Masyarakat Sipil untuk Keistimewaan (Formais) DIY kembali mempertegas tekad untuk mengawal alokasi anggaran dana keistimewaan (Danais) dari pemerintah pusat.

Sekretaris Jenderal Formais, Kusnadi mengungkapkan perlunya pengawasan dari masyarakat sipil terkait implementasi dan program Keistimewaan terutama untuk menjamin tidak adanya penganggaran ganda yang bersumber dari Danais. Dia mendesak agar Pemda DIY melakukan transparansi dan mengajak partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang menyangkut Keistimewaan DIY sebagaimana tekad kuat dulu untuk mendapatkan pengakuan itu dari pemerintah pusat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kami belum melihat adanya upaya untuk merangkul partisipasi masyarakat. Itulah yang ingin kami upayakan agar jangan sampai setelah mendapatkan Keistimewaan maka justru dimanfaatkan oleh elite-elite tertentu,” ujar Kusnadi di sela-sela pertemuan Sekretaris Bersama Formais di Swara Nusa Institute, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Rabu (20/11/2013).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, Formais tidak menyadari jika pengakuan Keistimewaan diikuti dengan keluarnya Danais yang mencapai lebih dari Rp200 miliar. Sementara wacana yang mereka tangkap, Danais harus terserap sebelum akhir 2013 ini.

“Masih sangat prematur sekali, begitu Keistimewaan ditetapkan langsung digelontor dengan dana sebesar itu dan anggaran harus cepat terserap, sepertinya itu mustahil bisa tepat arah. Sementara Pemda juga belum memiliki konsep tepat untuk mengarahkan Danais itu sebagaimana mestinya,” tandasnya.

Dengan adanya fakta itulah, kembali dia menekankan perlunya partisipasi masyarakat melalui forum dialog atau rembug warga di semua tingkatan dan memastikan keterwakilan dari kelompok rentan terlibat dalam proses itu.

Sementara Ons Untoro, anggota Lembaga Studi Demokrasi dan Budaya Politik yang turut hadir dalam pertemuan itu menyingung kekhawatirannya terkait Keistimewaan jelang Pemilu 2014. Dia berharap Keistimewaan bukan ajang untuk kepentingan politik elite tertentu melainkan dimaksudkan dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

Dia mendesak pemerintah DIY kembali menghidupkan ruang-ruang sosial sebagai suatu cara menyanggah desakan kapitalisme yang mulai menguasai DIY. “Keistimewaan kini sudah didapat, tentunya harus ada makna nyata tentang Keistimeaan itu. Jika istimewa tapi kapitalisme justru tumbuh subur sama seperti daerah lain, apa arti Keistimewaan itu,” paparnya.