Solopos.com, KARANGANYAR -- Sebanyak 422 pejabat Pemkab Karanganyar dimutasi dan dilantik pada Senin (6/1/2020) di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Mereka terdiri atas pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas.
Di sisi lain, tujuh jabatan kepala dinas (eselon II) yang kosong tetap dibiarkan kosong. Data yang dihimpun Solopos.com, 422 pejabat yang dilantik itu terdiri atas 221 pejabat yang mutasi dan 201 pejabat yang mendapat promosi atau naik jabatan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Mereka terdiri dari pejabat eselon II-b 16 orang, eselon III-a 44 orang, eselon III-b 61 orang, eselon IV-a 226 orang, dan eselon IV-b 75 orang.
Saat mutasi dan promosi itu sekaligus diumumkan penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) dan nomenklatur atau nama baru untuk sejumlah dinas.
Dinas itu di antaranya Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian dan Pangan menjadi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, dan lain-lain.
Gedung Putih Bak Istana di Tawangmangu Karanganyar Bikin Penasaran, Milik Siapa?
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menyampaikan permintaan maaf kepada 422 aparatur sipil negara (ASN) yang terkena mutasi maupun promosi. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Karanganyar itu menyadari tidak semua pegawai puas dengan penataan tersebut.
"Pejabat struktural dilantik dan diambil sumpah jabatan. Pasti ada yang tidak suka, itu manusiawi. Sebetulnya saya juga tidak suka melantik dan mutasi begini tetapi ini tuntutan perundang-undangan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada," ujar Bupati saat memberikan sambutan.
Di sisi lain, masih ada tujuh jabatan eselon yang kosong, yakni Asisten Pemerintahan Setda Karanganyar, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala DPMPTSP, Kepala Disdagnakerkop dan UKM, Kepala Satpol PP, dan Kepala DP3AKB.
Tujuh jabatan itu kosong karena pergeseran pejabat. Bupati berencana melelang jabatan itu sesuai peraturan yang berlaku.
"Secepatnya kami tindaklanjuti berkirim surat ke Komisi ASN. Kami minta izin mengisi. Prosesnya dimulai dari membentuk pansel dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Uji kompetensi. Peserta eselon IIIa, kalau tidak ada IIIb," ujar dia saat berbincang dengan wartawan seusai acara.
Selain cara itu, Pemkab juga dapat menggunakan hasil uji kompetensi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Tetapi, Pemkab harus meminta izin Komisi ASN sesuai ketentuan berlaku.
Bupati Sukoharjo Tiba-Tiba Menangis Saat Melantik Pejabat, Ada Apa?
Yuli, sapaan akrabnya, menyebut proses mendapatkan izin dari Komisi ASN itu membutuhkan waktu. "Yang bikin lama itu [meminta izin Komisi ASN]. Ini segera kami layangkan surat supaya lekas diisi. Sementara kami letakkan Plt. supaya tidak terganggu [pekerjaan] sehingga efektif, segera gerak cepat," tutur dia.
Bupati menyebut komposisi pegawai yang baru dilantik dibandingkan dengan tantangan yang akan dihadapi belum ideal. Tetapi dia optimistis komposisi saat ini dapat mencapai target yang ditentukan pada 2020.
"Dengan catatan kompak, kerja keras, maka hasilnya dahsyat luar biasa. Kalau mengharapkan ideal enggak mungkin. Tapi ini sudah di atas standar. Tinggal dipacu. Awal tahun kuasai program, gerak cepat, akurat, penyerapan. Saya pantau harian," ungkap dia.
Bupati berpesan tugas seluruh ASN di Kabupaten Karanganyar fokus pada prioritas program tahun 2020, yakni menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan pelayanan. Dia berharap seluruh ASN menjadi "marketing" bagi Kabupaten Karanganyar. Tidak lagi terkotak-kotak urusan dinas tertentu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
