Solopos.com, SOLO -- Sebanyak 441 siswa sekolah dasar (SD) atau 4,47 persen dari total siswa SD di Kota Solo menolak imunisasi campak dan rubella pada Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAS), 5 Agustus-4 September lalu.

Salah satu alasannya masih terkait keyakinan. Tahun ini, sasaran vaksinasi campak (Measles) dan Rubella atau yang dikenal dengan vaksin MR itu mencapai 9.876 siswa kelas I di 266 sekolah.

Dari jumlah tersebut 9.435 atau 95,53 persen di antaranya bersedia divaksin. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Tenny Setyoharini, mengatakan alasan penolakan vaksinasi itu karena keyakinan religius.

PNS Karanganyar Wajib Pakai Baju Warok Tiap Kamis, Apa Maknanya?

Beberapa orang tua siswa berkeyakinan imunisasi bertentangan dengan ajaran agama karena mengandung bahan yang belum tentu halal. Alasan lainnya karena bahan di dalam vaksin memiliki kontraindikasi dengan tubuh anak.

“Sebelum vaksinasi dilakukan, sekolah sudah melakukan sosialisasi. Jika ada orang tua siswa yang menolak diminta membuat surat pernyataan tidak mau divaksin. Meskipun begitu, tetap ada yang menolak tanpa melampirkan surat pernyataan. Ratusan siswa yang menolak domisilinya enggak hanya lokal Solo, tapi juga luar Solo,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Kamis (7/11/2019).

Saat ini, sambung Tenny, BIAS masih berlangsung dengan jenis vaksin yang berbeda, yakni DT (Difteri Tetanus) dan Td (Tetanus difter). Pelaksanaannya sesuai penjadwalan dari puskesmas di wilayah kerja masing-masing.

Pikap Tersambar KA Joglosemarkerto di Gemolong Sragen, Pengemudi Meninggal

Sasaran vaksin TD adalah siswa kelas II sebanyak 10.403 anak dan kelas V sebanyak 10.887 anak. “BIAS DT untuk kelas I sasarannya sama seperti MR, yakni 9.876 siswa. Vaksinasi berlangsung 21 Oktober sampai akhir November 2019,” jelasnya.

Hingga pekan pertama November, belum ada laporan penolakan dari siswa sasaran. Laporan biasanya muncul setelah pelaksanaan BIAS selesai. Ia berharap angka penolakan berkurang dibanding sebelumnya.

“Penolakan memang selalu ada. Karena itu kami selalu berupaya mengedukasi dan mengadvokasi bersama Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia [MUI], rumah sakit, dan sebagainya. Kalaupun tetap menolak, dinas tidak memaksa,” ucap Tenny.

Heboh Bocah 14 Tahun Nikahi Perempuan 19 Tahun, Kok Boleh?

Ia berharap BIAS tahun ini dapat berjalan lancar sehingga tercipta kekebalan komunitas sebagai wujud pencegahan komplikasi berat bila ada kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Sebelumnya, Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Syamsulhuda, menyarankan dinas mengajak komunitas antivaksin untuk berkunjung ke perusahaan farmasi.

Komunitas tersebut bisa langsung mengecek proses pembuatan vaksin sehingga yakin dengan kehalalannya sehingga bersedia divaksin.

 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten