Semarangpos.com, SEMARANG — Pada 5 September 2019 mendatang, Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin tepat satu tahun memimpin Jawa Tengah. Dalam kurun setahun tersebut, ada sekitar 40 penghargaan skala nasional mereka dapatkan.
Di antara penghargaan-penghargaan bagi Jawa Tengah itu adalah juara umum Top 99 Pelayanan Publik 2019, Pelapor LHKPN terbaik dari KPK, Opini WTP delapan kali berturut-turut dari BPK, Pengendali Inflasi terbaik nasional se-Jawa-Bali, provinsi terbanyak hasilkan inovasi, Perencana Pembangunan Daerah Terbaik, Government Award 2019 sebagai Indonesian Innovative Leader, dan satu-satunya provinsi berpredikat sangat baik pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2018.
Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran
Nyatanya Ganjar Pranowo tidak terlalu puas dengan seabrek penghargaan itu. Menurutnya, penghargaan tidak berarti apa-apa jika rakyat masih mengeluh.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan daripada penghargaan dia lebih suka menyebutkan program-program yang langsung menyasar rakyat sebagai pencapaiannya. Insentif untuk guru ngaji, ustaz, dan pengurus pondok pesantren se-Jateng. Ada 171.131 orang yang mendapat manfaat dari program yang baru kali pertama ada tersebut.
Kemudian, keberhasilan pengumpulan zakat ASN yang mencapai Rp4,7 miliar perbulan. Pencapaian tertinggi se-Indonesia itu berhasil dimanfaatkan untuk pembangunan rumah ibadah, rumah tidak layak huni, santunan anak yatim piatu dan sebagainya.
“Tahun 2019 ini kami juga mampu membuat seluruh gedung kantor Pemprov Jateng ramah difabel. Minimal untuk naik di tangganya ada jalur khusus kursi roda,” kata Ganjar Pranowo melalui siaran persnya, Rabu (4/9/2019).
Selain yang sudah disebutkan Ganjar, patut dicatat juga beberapa pencapaian yang sempat menjadi perhatian publik. Satu diantaranya ialah keberhasilan Ganjar merebut kembali lahan PRPP Semarang. Melalui upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung, lahan seluas 273 ha itu kembali menjadi aset negara.
Reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak 2014 juga melahirkan beberapa terobosan penting. Satu yang disoroti publik adalah keberanian Ganjar mengangkat seorang camat menjadi Kepala Biro, sebuah jabatan eselon dua. Juga kepala sekolah SMK Bawen menjadi Kepala Dinas Pendidikan.
Publik mengapresiasi. Di tengah banyak kepala daerah terkena OTT KPK karena jual beli jabatan, Ganjar mengangkat pejabat melalui proses yang bersih dan transparan.
Ganjar juga diapresiasi karena sistem sistem akuntabilitas keuangan pemprov Jateng berhasil menghemat anggaran Rp1,2 triliun. Jika pembangunan rumah tidak layak huni hanya butuh Rp10 juta per unit, hasil penghematan bisa digunakan untuk membangun 120.000 rumah warga miskin.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
