40% Anggota PPK di Karanganyar Berstatus PNS

KARANGANYAR--Sekitar 40 persen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Karanganyar berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Mereka diminta membuat surat resmi yang berisi menjadi anggota PPK Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng kepada pimpinannya.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Sri Handoko, mengatakan hampir sebagian anggota PPK sebagai instrumen penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng berprofesi sebagai guru. Sementara jumlah anggota PPK yang dilantik oleh KPU Karanganyar berjumlah 85 orang yang tersebar di setiap kecamatan.

“Sebagian anggota PPK Pilgub Jateng statusnya sebagai PNS, makanya kami minta agar mereka membuat surat resmi kepada pimpinannya masing-masing,” katanya seusai pelantikan anggota PPK Pilgub Jateng di Gedung DPRD Karanganyar, Selasa (20/11/2012).

Walaupun berstatus sebagai PNS, namun para anggota PPK tersebut berkomitmen menyelenggarakan Pilgub 2013 secara transparan dan bertanggung jawab. Sebab, mereka telah disumpah saat pelantikan PPK tersebut. Setiap PPK mempunyai lima anggota di setiap kecamatan. Pelantikan PPK tersebut merupakan rangkaian pembentukan badan penyelenggara Pilgub Jateng. Proses seleksi dilakukan sejak akhir Oktober dengan beberapa tahapan antara lain tes tertulis dan wawancara.

Pembentukan badan penyelenggara Pilgub Jateng bakal dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat pedesaan/kelurahan. Setiap PPS mempunyai anggota sebanyak tiga orang. Kini, pembentukan PPS dalam tahap seleksi dan direncanakan dilantik pada Senin (26/11/2012) mendatang.

Sementara seorang anggota PPK, Maryadi, menyatakan syarat menjadi anggota PPK antara lain berusia paling rendah 25 tahun; tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dalam surat pernyataan dan tidak menjadi tim kampanye dari salah satu pasangan calon. Artinya, WNI termasuk PNS berhak mendaftar menajdi anggota PPK apabila memenuhi persyaratan tersebut.

Dia berjanji bakal menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 secara transparan dan sesuai jadwal yang ditetapkan. “Tidak ada larangan PNS menjadi anggota PPK, yang penting adalah tanggung jawab dan profesional saat bekerja. Kami juga sudah disumpah saat pelantikan,” tambahnya.