SOLOPOS.COM - Ilustrasi (thejakartapost.com)

Solopos.com, JAKARTA -- Dalam rapat dengar pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diadakan oleh Komisi II DPR, Rabu (27/11/2019), KPK mengungkap ada empat kementerian yang tertutup kepada institusi antirausah tersebut.

Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, mengatakan keempat kementerian tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Pilkada Solo: 26 Organisasi Sukarelawan Galang Dukungan untuk Gibran

"Kami mengelu Pak, terus terang. KLHK, ESDM, Pertanian, dan Agraria, tolong. Tata kelola empat ini sumber uang banyak, tapi yang paling jelek tata kelolanya, karena selalu tertutup," ujar Laode ke pimpinan rapat yang dikutip dari Liputan6.com, Rabu (27/11/2019).

Hal ini memunculkan banyak temuan kebun sawit ilegal di tengah taman nasional.

Hasil Lengkap Liga Champions Matchday Ke-5: 3 Tim Inggris Melempem

"Pertanian ada peta sendiri, ATR peta sendiri. Makanya kalau ada kebun sawit di taman nasional, banyak terjadi, Pak. Sekarang berapa dia bayar pajaknya. Dan itu belum terkoneksi Ditjen Pajak. Pencegahan sudah kami sampaikan Pak," lanjutnya.

Pada kesempatan itu pula, Laode M Syarief mengatakan Kementerian ATR tidak sejalan dengan kebijakan yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang peta satu data atau one map policy. 

Joko Paloma Beberkan Trik Meningkatkan Kemandirian Masyarakat

"Presiden telah meresmikan bahwa peta satu data itu, one map policy itu bisa dibuka, sampai hari ini tidak," bebernya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya