4 Hal Kontroversial Boris Johnson, PM Baru Inggris

Solopos.com, LONDON – Boris Johnson terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru. Dia akan menggantikan Theresa May yang mengundurkan diri di tengah kebuntuan akibat Brexit pada 7 Juni 2019.

Dikutip dari Reuters, Rabu (24/7/2019), Boris Johnson mengungguli pesaingnya, Jeremy Hunt dalam pemungutan suara internal di kalangan Partai Konservatif Inggris. Pria bernama lengkap Alexander Boris de Pfeffel Johnson itu meraih total 92.153 suara. Sementara Jeremy Hunt yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris meraih 46.656 suara atau separuh perolehan Boris Johnson.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Terpilihnya Boris Johnson menjadi Pedana Menteri Inggris yang baru menuai beragam tanggapan dari pemimpin dunia. Pria yang sejak kecil berambisi menjadi penguasa dunia itu adalah sosok yang kontroversial. Berikut beberapa hal unik dan kontroversial tentang Boris Johnson yang dikuti dari berbagai sumber:

Sebut wanita bercadar mirip kotak surat

Boris Johnson dituding sebagai orang yang menganut paham Islamofobia. Sebab, dia menyebut wanita muslim bercadar terlihat seperti kotak surat pada Agustus 2018.

Mayat Libya

Boris Johnson pernah menulis soal kehancuran di Sirte, Libya yang mengerikan pada 2017 lalu. Dalam tulisannya, dia menyebut tempat yang hancur akibat perang itu bisa dibangun menjadi Dubai baru dengan membersihkan mayat-mayat di sana. Komentar itu memicu masalah, namun Boris Johnson menolak minta maaf.

Pernah jadi jurnalis

Boris Johnson mengawali karier sebagai jurnalis di harian The Times. Namun, kariernya tidak bertahan lama karena ketahuan merekayasa ucapan narasumber. Tak kapo, dia kembali menjadi jurnalis di The Daily Telegraph meski tak bertahan lama karena informasi palsu yang dibuatnya menyudutkan Komisi Eropa.

Klaim pulihkan London pasca-kerusuhan 2011

Boris Johnson mengklaim berhasil menangani kerusuhan di London, Inggris saat menjabat sebagai wali kota pada 2011 lalu. Padahal, kala itu dia menghilang selama tiga hari dan menolak kembali untuk membantu menangani kerusuhan London, Inggris.