4 Guru Besar Desak Jokowi Tegas kepada KPK

Enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK

 Seorang pegawai KPK Yudi Purnomo berjalan keluar sambil membawa peralatan pribadi dari meja kerjanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/9/2021). KPK memberhentikan 57 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat alih status menjadi ASN per 30 September 2021. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/wsj.

SOLOPOS.COM - Seorang pegawai KPK Yudi Purnomo berjalan keluar sambil membawa peralatan pribadi dari meja kerjanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/9/2021). KPK memberhentikan 57 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat alih status menjadi ASN per 30 September 2021. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/wsj.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memerintahkan pimpinan KPK menjalankan hasil rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait pengangkatan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Desakan itu dilontarkan empat guru besar dari sejumlah universitas.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sigit Riyanto Sigit menilai temuan pelanggaran HAM dari Komnas HAM dan temuan maladministrasi dari Ombudsman terkait proses TWK, sudah menjadi bukti nyata ada upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

Punya Kesempatan

“Hal ini jelas telah mengkhianati upaya pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik. Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menunjukkan komitmennya pada aspirasi publik dan menentukan sikap yang jelas bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata dia lewat keterangan tertulisnya, Kamis (16/9/2021).

Sementara itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra Azyumardi mengatakan Jokowi lebih baik mengikuti rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM dengan melantik 75 pegawai KPK menjadi ASN.

Dengan demikian, Jokowi akan sedikit banyak meninggalkan positive legacy dalam pemberantasan korupsi.

Kegaduhan Politik

“Kegaduhan politik agaknya dapat berlanjut dalam masyarakat jika Presiden Jokowi mengabaikan rekomendasi kedua lembaga resmi negara itu,” kata Azyumardi.

Senada dengan kedua pendapat di atas, Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed, Prof. Hibnu Nugroho Hibnu menilai, Jokowi sebagai kepala pemerintahan harus mampu mengambil kebijakan tepat dalam menangani masalah pegawai KPK.

Baca Juga: Terkait BLBI, Keluarga Bakrie Punya Utang Rp22,6 Miliar ke Negara 

Dian menegaskan, kebijakan yang diambil jangan sampai merugikan alih status yang dijanjikan.

“Harus diingat bahwa para pegawai KPK ini merupakan pegawai yang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi yang sangat luar biasa,” ucap Hibnu.

Kondisi seperti sekarang harus secepatnya diakhiri untuk mencegah munculnya kegaduhan di antara institusi negara, karena hal-hal tersebut akan sangat mempengaruhi trust politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia,” sambungnya.

Sedangkan, Guru Besar Fakultas Hukum UNPAR Prof. Atip Latipulhayat menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik para pegawai yang tidak lolos TWK.

Ujian Norma

Menurutnya, putusan MK hanya menyangkut uji norma undang-undang KPK. Demikian pula, dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang hanya menyangkut uji formal dan material dari Perkom KPK.

“Putusan tersebut tidak menyentuh atau terkait dengan maladministrasi sebagaimana rekomendasi dari Ombudsman RI dan juga tidak terkait dengan pelanggaran HAM sebagaimana hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM,” kata Atip.

Ranah Privasi

Dengan demikian, maladministrasi dan pelanggaran HAM terbukti terjadi dalam implementasi TWK. Antara lain berupa pertanyaan-pertanyaan yang melanggar ranah privasi seseorang.

“Oleh karena itu baik rekomendasi Ombudsman maupun rekomendasi Komnas harus segera ditindaklanjuti oleh Presiden selaku penanggung jawab tertinggi administrasi pemerintahan agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum,” ujarnya.

Baca Juga: DPR Apresiasi Kapolri Larang Polisi Main Tangkap Pendemo Jokowi 

Dalam temuan Ombudsman, dinyatakan ada maladministrasi dalam proses TWK. Sementara Komnas HAM menemukan 11 pelanggaran HAM.

Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan memberhentikan 57 pegawai KPK tak lulus dalam TWK dengan hormat pada 30 September 2021.

Enam Pegawai

Adapun sebanyak enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK yang dinyatakan telah memiliki rapor merah karena tidak lulus TWK.

“Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya. Maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, jakarta Selatan.

“Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai kpk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” tambahnya.
Pengumuman pemberhentian 57 pegawai ini dipercepat oleh KPK. Sepatutnya para pegawai KPK yang tidak lulus TWK akan selesai masa baktinya sebagai pegawai KPK pada 1 November 2021.


Berita Terkait

Berita Terkini

UU PDP Jaminan Kejelasan Hukum Korban Pinjol

UU PDP bisa mengatur dengan kekuatan hukum yang jelas tentang warga harus mengadu ke mana atau kepada siapa ketika menjadi korban kebocoran data pribadi.

Kehebohan Beragama Belum Menjadi Jalan Kebudayaan

Kehebohan beragama belum menjadi jalan pembebasan menuju kerja bersama seluruh elemen bangsa mewujudkan peradaban dan kehidupan yang lebih baik di semua aspek kehidupan.

10 Berita Terpopuler : Kera Serbu Rumah - Resepsi Boleh Ada Penyanyi

Serangan kera liar di permukiman warga Kebakkramat hingga aturan resepsi pernikahan di Solo masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Cakupan Vaksinasi Tinggi, Inggris Masih Diamuk Corona

Amukan corona di negara ini memicu kekhawatiran terlebih Inggris menjadi salah satu negara yang cakupan vaksinasinya sudah termasuk tinggi.

Solo Gencarkan Digitalisasi Sistem Pendidikan Menuju Era Industri 4.0

Bidang pendidikan dituntut mengembangkan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis TI menuju smart education.

Al Firdaus, Sekolah International Baccalaureate Pertama di Jawa Tengah

Al Firdaus World Class Islamic School saat memutuskan bekerja sama dengan International Baccalaureate (IB), yayasan pendidikan internasional asal Jenewa, Swiss. Tahun ini Primary Years Programme (PYP) untuk usia 3-12 tahun serta Middle Years Programme (MYP) untuk usia 11-14 tahun di Al Firdaus resmi terotorisasi IB.

Sukmawati Soekarnoputri Pindah Agama Hindu, Akan Jalani Sudhi Wadani

Putri Presiden Pertama RI, Diah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri, pindah ke agama Hindu dan akan menjalani proses Sudhi Wadani di Bali.

Lereng Gunung Batur Di Gianyar Bali Terbakar

Kebakaran hutan kembali terjadi di lereng Gunung Batur, Kintamani, kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (21/10/2021) sore.

Siap-Siap, Gerbong Mutasi Lanjutan Pejabat Sukoharjo

Saat ini, jabatan strategis yang masih kosong yakni Asisten II Setda Sukoharjo, Asisten III Setda Sukoharjo dan staf ahli bupati.

Sejarah Hari Ini : 23 Oktober 2011, Simoncelli Kecelakaan di Sepang

Berbagai peristiwa terjadi di dunia pada 23 Oktober terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Miris! Operator Call Center Basarnas Tewas Dibegal

Seorang pegawai Basarnas menjadi korban begal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban meninggal dunia akibat dibacok kawanan begal.

Viktor Laiskodat Lulus Doktor UKSW, Angkat Disertasi Wisata NTT

Viktor Laiskodat membuat disertasi berangkat dari dari sebuah permasalahan mengapa masyarakat NTT masih miskin padahal wilayah itu kaya sumber daya alam.

Stok Vaksin Covid-19, Indonesia Kembali Terima Pfizer dan AstraZeneca

Selain menjaga ketersediaan, tambahan vaksin Covid-19 ini juga untuk mengejar target kekebalan kelompok hingga akhir 2021.

Dituding Aktor Utama, Amien Rais Ungkap Detik-Detik Gus Dur Lengser

Amien Rais menolak disebut sebagai aktor utama namun mengakui sebagai bagian dari lengsernya Gus Dur.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat Raih Gelar Doktor dari UKSW Salatiga

Viktor meraih gelar Doktor Program Studi Pembangunan dari UKSW dengan nilai IPK 3,92.