4 Bulan, RS Panembahan Senopati Tombok Rp25 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL—Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati (RSPS) Bantul sedikit bernafas lega. Klaim program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan persalinan (Jampersal) sebesar Rp25 miliar dalam waktu dekat akan dibayar pemerintah pusat.

Wakil Direktur RSPS Bantul Yulius Suharta mengatakan, sudah mendapatkan titik terang informasi piutang pemerintah pusat akan dipenuhi dalam waktu dekat setelah sebelumnya tidak mendapat kepastian.

Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat

“Informasi terakhir yang kami peroleh semua akan beres setelah APBN Perubahan disahkan nanti,” ujar Yulius di sela-sela menghadiri Paripurna DPRD Bantul, Senin (16/6/2014).

Menurut Yulius, klaim kesehatan sebesar Rp25 miliar tersebut merupakan kewajiban pemerintah pusat di tahun 2013 atas klaim kesehatan masyarakat dan persalinan yang telah ditalangi RSPS terlebih dahulu. Tepatnya, sejak September sampai dengan Desember 2013.

Yulius mengaku sangat berharap pencairan tersebut bisa segera terrealisasi untuk mendukung operasionalisasi rumah sakit umum daerah di Bantul dalam kelancaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Meski tidak mengurai secara detil, RSPS Bantul tahun ini memiliki banyak kegiatan baik pemeliharaan sarana secara rutin hingga pembayaran jasa pelayan kesehatan tenaga medis perawat dan dokter.

“Ya semoga saja APBN Perubahan segera ada hasilnya. Karena informasi sampai pada kami tetap menunggu perubahan keuangan negara pada tengah tahun nanti,” imbuh Wakil Direktur yang membidangi umum dan keuangan RSPS.

Anggota Komisi A DPRD Bantul Suratman mengatakan belum adanya pembayaran klaim kesehatan masyarakat perlu dilihat secara mendalam sudah mulai mengganggu pelayanan rumah sakit kepa masyarakat apa belum.

Menurut Suratman, jika sudah dirasa menghambat kegiatan dan menurunnya pelayanan pada masyarakat maka perlu segera ada langkah dan upaya konkret dilakukan pemerintah Bantul ke Pusat.

Adapun Ketua DPRD Bantul Tustiyani memandang perlu ada upaya aktif dilakukan pemerintah Bantul mempertanyakan kepastian tersebut secara terus menerus. “Manakala peran Dewan dibutuhkan kami siap untuk menjalin komunikasi dengan pusat,” kata Tustiyani.