SEMARANG — Jumlah masyarakat Jateng penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tercatat sebanyak 6.090.369 jiwa. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jateng, Budi Wibowo, mengatakan masyarakat penyandang PMKS mencapai 18% dari total jumlah penduduk Jateng.
“Penyandang kemiskinan paling banyak yakni 5.146.267 jiwa atau 15,34% dari jumlah penduduk Jatengpada 2011 sebanyak 32 juta jiwa,” katanya di Semarang, Rabu (26/12/2012).
Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik
Kemudian disusul, keterlantaran 431.491 jiwa atau 13,3%, kecacatan 239.859 jiwa atau 7,4%, korban bencana 179.286 jiwa atau 5,5%. Ketunaan 78.020 jiwa atau 2,4%, keterpencilan 13.540 atau 0,4% jiwa, dan korban tindak kekerasan 1.906 jiwa atau 0,1%.
Dinsos Jateng, lanjut Budi, terus berupaya menurunkan angka PMKS ini, antara lain melakukan restrukturisasi kelembagaan panti sosial menjadi balai rehabilitasi sosial (Balai Resos). Restrukrurisasi ini demi tercapainya tujuan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS yang semakin efektif, efisien, akuntabel, dan berhasil.
“Saat ini sudah ada 27 Balai Resos dan 25 rumah sosial untuk menangani masalah PMKS ini,” ungkapnya.
Untuk penanganan PMKS, sambung dia pada 30 Desember 2010 pihaknaya telah membentuk tim reaksi cepat (TRC).
TRC bergerak terjun di lapangan mencari keberadaan PMKS, untuk kemudian dibawa ke balai resos diberikan pelatihan dan asesmen.
Pelatihan keterampilan bernilai ekonomi yang diberikan kepada PMKS disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan.
“Nantinya setelah lulus, mereka akan diberikan bekal modal berupa perlengkapan usaha, sehingga bisa membuka usaha mandiri,” bebernya.
Tak hanya itu, ujar Budi, pihaknya juga memberikan bantuan dana kepada panti sosial yang dikelola pihak swasta yakni biaya makan anak asuh senilai Rp1.500/hari.
“Penanganan PMKS tak bisa hanya dilakukan pemerintah saja, tapi juga peran serta semua pihak,” tandasnya.
Untuk penanganan PMKS ini, alokasi dana pada APBD Jateng setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada APBD 2009 senilai Rp125,92 miliar, maka pada APBD 2010 meningkat menjadi Rp132,68 miliar. Kemudian pada APBD 2011 meningkat lagi menjadi Rp145,57 miliar, APBD 2012 naik menjadi Rp155,84 miliar dan pada APBD 2013 meningkat lagi menjadi Rp171,483 miliar.
Sementara berdasarkan data Pemprov Jateng, jumlah angka kemiskinan terus mengalami penurunan. Pada 2008 angka kemiskinan mencapai 19,23 persen. Pada 2009 turun menjadi 17,72 persen. Pada 2010 turun lagi menjadi 16,56 persen, dan pada 2011 menjadi 16,21 persen. Sedang realisasi sampai Maret 2012 sebesar 15,34 persen dari target 2012 sebesar 13,44 persen.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
