33.089 Warga Wonogiri Menunggak Iuran JKN Rp11 Miliar

Solopos.com, WONOGIRI—Sebanyak 33.089 warga Wonogiri peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak premi atau iuran senilai Rp11,159 miliar.

Tunggakan terbesar dari peserta kelas III, yakni mencapai Rp5,369 miliar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Data yang dihimpun dari BPJS Kesehatan Wonogiri, Jumat (7/12/2018), peserta yang menunggak iuran tersebut seluruhnya pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau pekerja informal dan bukan pekerja (BP), seperti investor, pemberi kerja, veteran, pensiunan, dan lainnya.

Peserta dikategorikan menunggak iuran jika sebulan atau lebih tak menyetor iuran. Konsekuensinya kepesertaan dinonaktifkan, sehingga peserta tak dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Hingga Oktober peserta mandiri JKN di Kota Sukses tercatat 242.571 jiwa. Mereka terdiri atas PBU 93.626 jiwa, BP 24.081 jiwa, dan pekerja penerima upah (PPU), seperti ASN, TNI, Polri, pekerja swasta, pekerja BUMN, dan BUMD 124.571 jiwa.

Sebanyak 33.089 dari PBU dan BP menunggak iuran senilai Rp11,159 miliar. Peserta yang menunggak mayoritas dari kelas III, yakni mencapai 23.423 jiwa. Tunggakan mereka tercatat Rp5,369 miliar.

Penunggak kelas II tercatat 6.531 jiwa yang tunggakannya mencapai Rp3,111 miliar. Sementara, penunggak kelas I tercatat 3.233 jiwa dengan tunggakan senilai Rp2,678 miliar.

Untuk diketahui, besaran iuran peserta mandiri untuk kelas I Rp80.000/bulan, kelas II Rp51.000/bulan, dan kelas III Rp25.500/bulan.

Kepala BPJS Wonogiri, Ninik, saat ditemui seusai acara Sosialisasi Rujukan Berjenjang Bekerja Smaa dengan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, dan BPJS Kesehatan di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri kawasan kota, Jumat, mengatakan peserta yang menunggak iuran tersebar di 25 kecamatan.

Dia meminta kepala desa (kades), perangkat desa, dan pihak terkait lainnya membantu BPJS Kesehatan menyelesaikan tunggakan. Setidaknya, dengan cara mengedukasi warga agar tertib membayar iuran.

Hal itu penting, ungkap dia, karena pada dasarnya iuran bukan semata untuk kepentingan peserta bersangkutan, tetapi juga demi kepentingan peserta lain. Sebab, substansi dari JKN adalah bergotong royong agar semua tertolong.

“Kalau menunggak lebih dari sebulan, kepesertaan dinonaktifkan. Kalau sudah begitu peserta enggak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Jadi, kalau berobat atau rawat inap di rumah sakit harus bayar sendiri. Agar bisa menggunakan layanan, kepesertaan harus aktif dulu dengan cara melunasi tunggakan,” kata dia.

Dia melanjutkan pihaknya sudah menerjunkan enam kader JKN untuk bertandang ke rumah penunggak iuran. Setiap kader mengaver 5.000 penunggak. Mereka bertugas mengedukasi para penunggak mengenai pentingnya tertib membayar iuran.

Dia menegaskan, kader JKN tidak diberi tugas menagih iuran. Kader sebatas mengarahkan penunggak agar membayar iuran di channel yang tersedia, seperti di Kantor Pos, minimarket berjejaring, dan sebagainya.

“Kalau pas mau menggunakan layanan kesehatan saja langsung daftar BPJS Kesehatan dan minta kepesertaan segera diaktifkan. Giliran waktunya membayar iuran enggak mau,” ulas Ninik.

Sejumlah kades, seperti dua kades di Kecamatan Wonogiri, Kades Bulusulur, Dwi Prasetyo dan Kades Purwosari, Kadris, menyatakan siap membantu mendorong warga tertib membayar iuran.

Namun, mereka meminta BPJS Kesehatan mempermudah layanan agar warga tak bingung saat mengakses layanan kesehatan.

Mereka juga memberi masukan agar BPJS membuat program corporate social responsibility (CSR) untuk warga desa dalam bentuk kegiatan kesehatan. Hal itu sebagai langkah pencegahan agar warga tak sakit.

“Jika warga tak ada yang sakit, BPJS Kesehatan akan untung. Masa empat tahun ini rugi terus,” ucap Dwi Prasetya.