30 Pengusaha Jamu Sukoharjo Ikuti Bintek Manajemen Mutu

Bintek dilaksanakan dengan peserta pengusaha jamu di Sukoharjo.

Solopos.com, SUKOHARJO — Sejumlah 30 pengusaha jamu tradisional Sukoharjo mengikuti bimbingan teknis standar kualitas jamu dan manajemen mutu. Bintek dilaksanakan agar produk yang dihasilkan pengusaha jamu lebih berkualitas dan laris.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PKUKM) Sukoharjo, Sutarmo, Rabu (10/5/2017) di kantornya.

“Saat ini pengusaha jamu di Nguter ada 73 orang. Peserta bintek diharapkan mau dan mampu mentransfer ilmu kepada anggota. Pemerintah terus mendorong agar UMKM dapat meningkatkan kualitas produk jamu yang menjadi identitas khusus Kabupaten Sukoharjo,” kata dia

Sutarmo menjelaskan bimbingan teknis untuk pelaku UMKM lain telah dilakukan, misalnya untuk klaster pedagang keliling, pedagang makanan olahan, kelompok pengrajin seng wuwung, klaster mebel rotan, mebel kayu dan tatah Sungging.

Lebih lanjut, Sutarmo mengatakan Sukoharjo merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki pasar jamu yakni di Nguter. Sutarmo menjelaskan tumbuhnya produk jamu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kini, UMKM menjadi salah satu pilar utama dan penopang ekonomi nasional. Karenanya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap UMKM, seperti kemudahan dan menggratiskan perizinan, memberikan bantuan kredit usaha rakyat [KUR] bunga rendah, CSR dan bantuan modal usaha antara Rp10 juta hingga Rp13 juta kepada pengusaha pemula.”

Mantan Kepala Satpol PP Sukoharjo, menyatakan bantuan modal dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui E-Proposal. Menurutnya, jumlah UMKM Sukoharjo tercatat sebanyak 11.187 pelaku usaha terbagi atas usaha mikro sebanyak 5.566 unit, usaha kecil sejumlah 4.465 unit dan usaha menengah sebangak 1.156 unit.

“Kami berharap seusai mengikuti bintek kualitas produk jamu meningkat dan omzet penjualan juga meningkat. Permodalan bagi UMKM di Sukoharjo tidak masalah. Bisa lewat KUR di BRI, BNI atau BPD serta Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dari Kementerian Koperasi dan CSR,”  beber dia.