Bupati Klaten, Sri Mulyani, melantik 30 pejabat yang dirotasi di Pendopo Pemkab Klaten, Jumat (25/5/2018). (Solopos-Taufiq Sidik Prakoso)

<p><strong>Solopos.com, KLATEN</strong>--Sebanyak 30 pejabat Pemkab Klaten dirotasi. Dari rotasi tersebut, pemkab berencana mengisi <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180428/493/913024/629-asn-klaten-naik-pangkat">sembilan jabatan</a> pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang hingga kini kosong.</p><p>Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dilakukan di Pendapa Pemkab Klaten, Jumat (25/5/2018). Puluhan jabatan itu yakni dua pejabat pimpinan tinggi pratama, tujuh pejabat administrator (eselon III), 20 pejabat pengawas (eselon IV), serta satu jabatan fungsional keahlian utama.</p><p>Pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Sunarna yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kini menjabat Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). Sementara, Bambang Sigit Sinugroho yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda kini menjadi Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.</p><p><a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180415/493/909088/putra-putri-lurik-2018-justru-dari-luar-klaten">Bupati Klaten</a>, Sri Mulyani, mengatakan rotasi yang dilakukan pagi itu sebatas penyegaran pejabat di lingkungan pemkab. &ldquo;Ini penyegaran saja. Untuk eselon II, memang kedua bapak ini sudah lama duduk di kursi masing-masing sehingga perlu ada penyegaran. Harapan saya dengan rotasi ini ada inovasi yang bisa dikembangkan membawa Klaten menjadi maju, mandiri, dan berdaya saing,&rdquo; kata Mulyani saat ditemui seusai pelantikan, Jumat.</p><p>Mulyani menuturkan masih ada sembilan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. Sembilan jabatan itu yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala BPKD, serta Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.</p><p>&ldquo;Saya sudah minta ke kepala BKPPD [Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah] untuk disiapkan administrasi untuk lelang sembilan jabatan yang masih kosong itu. Pengisian harus disegerakan karena prosesnya itu kan butuh waktu lama termasuk pengumuman hingga pendaftaran,&rdquo; kata Mulyani.</p><p>Kabid Mutasi BKPPD Klaten, Slamet, mengatakan proses <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180515/493/916378/seleksi-sekdes-gadungan-bermasalah-ini-kata-bupati-klaten">lelang jabatan</a> baru bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Terkait usulan ke KASN, Slamet menjelaskan setelah pelantikan itu BKPPD segera melaporkan ke KASN. &ldquo;Untuk pembentukan panitia seleksi nanti juga harus ada izin dulu dari KASN,&rdquo; kata Slamet.</p><p>&nbsp;</p>


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten

%d blogger menyukai ini: