Tutup Iklan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) Febri Diansyah. (Antara-Makna Zaezar)

Solopos.com, JAKARTA -- Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Yogyakarta disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terkait dengan -kpk-ternyata-di-solo-ini-penjelasan-kapolresta" title="OTT KPK Ternyata di Solo, Ini Penjelasan Kapolresta">operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta, Senin (19/8/2019).

"Sebagai bagian dari pengamanan barang bukti, ada tiga lokasi yang diamankan terlebih dahulu dengan KPK line. Ada dua lokasi di Yogyakarta termasuk kantor dinas PU di sana dan juga ada rumah rekanan di Solo yang kami berikan KPK line," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Sebagaimana diketahui, KPK total menangkap -ott-jakarta-terkait-suap-untuk-anggota-dpr" title="KPK: OTT Jakarta terkait Suap untuk Anggota DPR">empat orang dalam OTT tersebut terdiri dari satu  jaksa di Kejari Yogyakarta, dua orang unsur PNS terkait proses pengadaan, dan satu orang rekanan atau swasta.

"PNS ini adalah yang bertugas mengurusi bidang pengadaan atau proyek," ungkap Febri Diansyah.

Selain itu, KPK juga mengamankan uang sekitar Rp100 juta setelah sebelumnya menindaklanjuti informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi.

"Kami menindaklanjuti informasi yang kami terima dari masyarakat dan setelah kami cek di lapangan diduga sudah terjadi transaksi dan kami menemukan bukti dan mengamankan uang sekitar Rp100 juta," kata Febri.

Febri Diansyah melanjutkan -kpk-di-jakarta-amankan-bukti-transfer-rp2-miliar" title="OTT KPK di Jakarta Amankan Bukti Transfer Rp2 Miliar">KPK akan mendalami lebih lanjut apakah terdapat transaksi-transaksi sebelumnya.

Diduga transaksi tersebut terkait dengan sebuah proyek di Dinas PU Yogyakarta yang didampingi atau diawasi oleh tim Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

"Nanti tentu kami dalami apakah ini penerimaan pertama atau kah ada beberapa penerimaan sebelumnya. Itu bagian dari materi yang akan didalami lebih lanjut," tuturnya.

Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten