3.000 Ton Beras Vietnam Nganggur 3 Tahun di Bulog Banyuwangi, Pemerintah Yakin MAsih Mau Impor?

Solopos.com, BANYUWANGI -- Sejumlah pihak ramai-ramai menolak rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton. Fakta terbaru, ternyata masih ada 3.000 ton beras impor dari Vietnam pengadaan tiga tahun lalu yang masih belum digunakan alias nganggur. Beras tersebut disimpan di 5 gudang Bulog di Banyuwangi, Jawa Timur.

Beras impor itu tertata rapi di Gudang Bulog Ketapang. Sebagian juga disimpan di 5 gudang lainnya milik Bulog di Banyuwangi. Kondisi beras masih bisa dikonsumsi, meski beberapa karung terlihat berdebu.

Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran

Pimpinan Cabang Bulog Banyuwangi, Jusri Pakke, mengatakan 3.000 ton beras impor Vietnam masih dalam kondisi bagus. Hal ini dikarenakan perawatan intensif Sub Divre Bulog Banyuwangi. Hingga saat ini, beras sisa dari impor 20.000 ton yang turun di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, belum didistribusikan.

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor 1 Juta Ton Beras

"Masih sangat bagus. Karena kita lakukan perawatan secara intensif di gudang-gudang kami," ujar Jusri kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).

"Nanti sebelum kita distribusikan akan kita lakukan perawatan lagi. Caranya menghilangkan kulit arinya," tambahnya.

Namun pendistribusian beras impor Vietnam itu menunggu kebijakan dari pusat. Sebab Bulog hanya menyimpan dan merawat beras yang nantinya dibutuhkan dalam program dari pemerintah. Bisa saja, kata Jusri, beras impor dari Vietnam itu digunakan untuk operasi pasar.

"Secara stok yang menguasai nasional nanti kita menunggu dari pusat. Apakah akan digunakan operasi pasar atau bagaimana ya kita ikut pusat. Bulog hanya menyimpan stok yang punya kegiatan ya pemerintah pusat," jelasnya.

Baca juga: Khofifah: Stok Melimpah, Jatim Tak Butuh Beras Impor

PAN dan Demokrat Tolak Impor

Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, mendukung permintaan Ombudsman untuk menunda impor beras. "Saya juga tidak melihat ada urgensi dari dilakukannya impor beras ini. Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya," kata Eko Patrio kepada wartawan, Rabu).

"Pertama, impor beras ini akan dilakukan mendekati masa panen. Artinya nanti merugikan petani sendiri karena akan memberikan pengaruh terhadap harga panen yang otomatis akan jadi lebih murah," sambungnya.

Dukungan kepada Ombudsman juga disampaikan Partai Demokrat.