Solopos.com, SOLO -- Sekitar 294 keluarga yang menempati lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) wilayah Kelurahan Nusukan, Banjarsari, bakal terdampak proyek pembangunan elevated rail atau rel layang di Simpang Joglo, Banjarsari, Solo.
Mereka meminta agar bisa direlokasi ke lahan baru layak huni bila memang harus pindah dari tempat tinggal mereka selama ini. Seperti disampaikan Ketua RT 001/RW 018 Nusukan, Suradi Candra, saat wawancara dengan Solopos.com.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Harapan kami direlokasi ke tempat yang layak. Jangan sampai penertiban itu tidak memanusiakan manusia, sekarepe dewe. Keinginan warga berkaca kepada gaya kepemimpinan Jokowi dan Rudy,” ujarnya via telepon, Kamis (11/3/2021).
Baca Juga: Sejumlah PGOT Terjaring di Wonogiri, Satu Berasal dari Tuban Jatim
Candra mengatakan di wilayah Nusukan ada 294 hunian yang akan terdampak proyek rel layang Simpang Joglo, Solo. Mereka tinggal di wilayah RW 013, RW 015, RW 016, RW 017, dan RW 18, tepatnya dari Joglo hingga pinggir Kali Anyar.
“Kemarin [Rabu, 10 Maret 2021] saya bersama belasan perwakilan warga sudah bertemu anggota DPRD Solo dari Fraksi PDIP. Kami menyampaikan keluh kesah dan harapan warga terkait rencana proyek rel layang,” katanya.
Aspirasi Warga
Para legislator dari partai yang sama dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, itu diharapkan bisa mengawal dan memperjuangkan aspirasi warga. Sebab belum ada kejelasan dari PT KAI terkait nasib warga bantaran. “Dari PT KAI belum ada penjelasan. Baru tahap pengukuran, belum ada undangan untuk sosialisasi kepada warga,” imbuhnya.
Baca Juga: Diawali Cekcok, Begini Kronologi 3 Pesilat Bawa Pedang Keroyok 2 Pemuda di Jebres Solo
Menurut Candra, warga berharap saat pemindahan warga terdampak proyek rel layang Joglo, Solo, pemerintah tidak asal menggusur. Ia berharap perlakuan kepada warga terdampak proyek seperti saat Jokowi dan Rudy menjadi Wali Kota Solo.
Dalam pemindahan warga, kedua pemimpin itu selalu memikirkan secara matang. Warga yang dipindahkan selalu disediakan tempat baru dan mendapat biaya pembongkaran bangunan.
“Itu yang pembebasan lahan kan sebagian besar warga di bantaran rel, lahan milik PT KAI. Meskipun ada yang tanah hak milik. Tapi yang tanah HM pasti dapat ganti untung. Lah bagaimana nasib kami yang di lahan milik PT KAI,” urainya.
Baca Juga: Dugaan Penyebab Kaesang Pangarep Putus: Ibu Iriana Dihina hingga Kena Pelet
Warga Diminta Tak Resah
Ketua FPDIP DPRD Solo, YF Sukasno, mengonfirmasi sudah beraudiensi dengan belasan warga Nusukan yang terdampak proyek rel layang Joglo. FPDIP berharap pembangunan proyek rel layang bisa berjalan lancar dengan tetap memperhatikan hak-hak warga terdampak.
Apalagi, menurut Sukasno, sebagian besar warga terdampak masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. “Mestinya Kemenhub memperhatikan hal itu dan Pemkot Solo pasti ada anggaran pendampingan untuk penyelesaian nonteknis. Seperti zaman Wali Kota Jokowi dan FX Hadi Rudyatmo saat relokasi warga bantaran sungai,” terangnya.
Sukasno meminta warga terdampak pembangunan rel layang tidak resah terkait rencana pembangunan rel layang. Sebab ia meyakini Wali Kota dan Wawali Solo pasti sudah memikirkan nasib warga terdampak proyek.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
