SOLOPOS.COM - Wali Kota Madiun Maidi melantik 269 pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemkot Madiun di Pasar Besar Madiun, Selasa (31/12/2019). (Istimewa/Pemkot Madiun)
Solopos.com, MADIUN - Sebanyak 269 pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kota Madiun dimutasi. Wali Kota Madiun Maidi memindah ratusan pegawai itu ke posisi yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing.
Pada proses mutasi ini, Wali Kota hanya memutasi pejabat setingkat eselon III dan IV saja. Sedangkan pejabat eselon II belum ada yang dimutasi.
‘’Eselon III dan IV merupakan pejabat yang bersentuhan langsung dengan pekerjaan. Karena mereka menguasai secara teknis. Jabatan ini harus diisi yang benar-benar sesuai,’’ kata Maidi seusai Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemkot Madiun di Pasar Besar Madiun, Selasa (31/12/2019).
Dalam keterangan tertulis, Maidi menyampaikan sengaja mengisi dan menempatkan pejabat sesuai keahlian dan berbasis kinerja. Penempatan berbasis kinerja ini diharapkan bisa menciptakan iklim birokrasi yang bersih dan berwibawa.
Maidi mengaku sengaja melakukan mutasi pada akhir tahun dengan tujuan memberi waktu kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bekerja secara maksimal. Bagi pegawai yang dinilai baik akan mendapatkan promosi jabatan. Sedangkan pegawai lainnya sengaja digeser karena dinilai tidak sesuai dengan pekerjaan dalam APBD 2020.
"Kita mengacu pada APBD 2020 dan hasil kinerja selama 2019. Sebenarnya mereka itu bagus. Tetapi mungkin tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan pada 2020. Makanya kita geser yang lebih sesuai," ujar Maidi.
Setelah dilakukan mutasi ini, kata dia, pejabat yang merasa mendapat posisi tidak sesuai dengan kemampuan bisa mengajukan surat keberatan kepada wali kota. ‘’Kalau ada yang merasa tidak sesuai, bisa mengajukan surat disertai alasan. Kalau saya tes dan memang lebih menguasai di bidang yang dimaksud akan dimutasi lagi,’’ kata Maidi.
Untuk mutasi pejabat eselon II, lanjut Wali Kota, pihaknya masih menunggu hasil assessment dari akademisi terkait penempatan tersebut. Selain itu, juga masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijadwalkan Januari 2020. "Pejabat eselon II yang kedapatan berkinerja buruk dan menghambat perolehan WTP akan langsung saya stafkan. Saya tidak main-main," jelas dia.
Anies Baswedan: Insyaallah Banjir Jakarta Segera Teratasi
Lokasi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini berbeda dari biasanya yaitu di hall kolam renang Pasar Besar Madiun. Menurutnya, pasar merupakan tempat yang tepat untuk belajar. Pasar terdapat ratusan pedagang kecil hingga besar yang dinilai lihai dalam melayani. PNS merupakan pelayan masyarakat dan harus melayani bukan dilayani.