250 Calhaj Solo diindikasikan pakai KTP palsu

Boyolali (Espos)–Sebanyak 250-an jemaah calon haji (Calhaj) dari Kota Solo yang tergabung dalam Kloter 86 diindikasikan memakai kartu tanda penduduk (KTP) fiktif.

Hal itu ditemukan saat dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), di mana sebanyak 110 Calhaj yang diberangkatkan pada Jumat (20/11) siang tersebut ternyata memiliki alamat yang sama.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Informasi yang dihimpun Espos, Jumat (20/11), kecurigaan PPIH bermula ketika mendengar percakapan sejumlah Calhaj dari Kloter Solo yang berdialog tak memakai bahasa Jawa atau Indonesia ketika di Asrama Haji Donohudan (AHD). Lantas, PPIH yang menyamar tersebut mencoba bertanya soal asal daerah dan berapa jumlah satu rombongan. Jawabnnya sungguh mengejutkan. Karena dari mulut sejumlah Calhaj yang dari Kloter 86 tersebut mengaku berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Sulawesi Selatan. Jumlahnya pun mencapai seratus orang per rombongan.

“Padahal, aturannya kan satu rombongan maksimal hanya 50 orang. Lha ini mencapai 100 orang,” ujar salah satu PPIH, Akhmad Su’aidi kepada Espos di AHD.

Penelusuran PPIH tak hanya berhenti di sana. mereka lantas melanjutkan ke pemeriksaan dokumen Calhaj. Hasilnya juga sama-sama mengejutkan. Sebanyak 110 Calhaj ternyata memiliki alamat yang sama yakni di RT 06/ RW XV Semanggi Pasar Kliwon. “Kejanggalan ini semakin memperkuat bahwa Calhaj Kloter 86 tersebut merupakan Calhaj yang merekayasa dengan membikin KTP tembakan,” terangnya.

Hasil investigasi PIPH juga mengungkapkan bahwa jemaah Calhaj asal NTB, Bali dan Sulsel yang menyusup di Kloter 86 jumlahnya mencapai sekitar 140-an Calhaj. Ditambah dengan jemaah Calhaj beralamat  sama tersebut, maka kasus jemaah Calhaj yang memakai KTP fiktif mencapai 250-an Calhaj dalam Kloter 86 asal Solo.

Menanggapi temuan itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Adisoemarmo, Abdul Choliq tak bisa menampiknya. Pihaknya langsung memanggil panitia daerah, ketua Kloter, dokter Kloter, serta petugas daerah untuk dimintai keterangan terkait persoalan tersebut.

asa