Solopos.com, SEMARANG–Sebanyak 24 Kepala Desa (Kades) yang terpilih dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 30 Oktober 2022, secara resmi dilantik Bupati Semarang, Ngesti Nugraha di Rumah Dinas Bupati, Selasa (6/12/2022).
Bupati Semarang Ngesti Nugraha berpesan beberapa hal terkait tugas yang akan dijalankan Kepala Desa, di antaranya harus menciptakan kondisi desa yang kembali kondusif. Pasca Pilkades yang sempat bersitegang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Pesan kami untuk merangkul semua pihak. BPD, yang kemarin menjadi rival, tokoh agama, perangkat desa, itu dirangkul semuanya supaya kondisinya jadi kondusif, kalau sudah kondusif nantinya bersama-sama untuk memikirkan kemajuan yang ada di desa masing-masing,” jelas Bupati kepada wartawan, Selasa (6/12/2022).
Bupati menjelaskan karena tahun anggaran 2022 masih berjalan sekitar tiga pekan lagi, kepala desa baru diminta untuk tetap melanjutkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.
Baca Juga: Tak Capai Mufakat, 3 Cakades Jetak Getasan Ajukan Keberatan ke Bupati Semarang
Sementara untuk penyusunan RABPDes 2023 harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
“Tahun 2023 nanti kita melaksanakan transaksi nontunai. Kepala desa dan perangkat desa harus mengikuti perkembangan perubahan aturan,” ungkap Ngesti.
Selain itu, terkait program pengurangan stunting juga harus dilakukan. Saat ini di Kabupaten Semarang ada 3.284 anak yang mengalami stunting. by name by address (BNBA) sudah ada datanya di pemerintah desa.
“Kemiskinan juga harus kita treatment bersama- sama agar Kemiskinan semakin turun. Pengangguran juga sama koordinasi antara pemerintah daerah dan kepala desa,” jelas dia.
Baca Juga: Istri hanya Jadi Pendamping di Pilkades Semarang, Selisih Suara Terpaut Jauh
Bupati menyebut bantuan desa di kabupaten Semarang ada bantuan dari provinsi, RTLH, bantuan dari pusat.
Termasuk bantuan dari pihak yang lain. Terkait bantuan dan dana yang ada di desa itu, Bupati meminta agar kepala desa belajar dari Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru yang baru-baru ini mendapatkan predikat sebagai desa antikorupsi nomor satu di Indonesia dari KPK.
“Ini untuk saling berkonsultasi sambil minum kopi itu nanti diskusi Kaitannya dengan pengelolaan APBDes,”kata Bupati.
Ngesti membeberkan pada 2023 nanti mulai Januari pihaknya akan menyerahkan 20 pasar untuk dikelola desa.
“Itu harus dikelola secara profesional bersama BUMDes aturan juga harus disiapkan. Agar nanti untuk mempercepat memajukan ekonomi masyarakat desa,” tandas Bupati.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
