Ilustrasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH). (Solopos-Dok)

Solopos.com, BOYOLALI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali tahun ini berencana membenahi 2.396 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga di Kabupaten Susu. Rehab ribuan rumah itu dibagi dalam tiga sektor anggaran yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

Perinciannya pembenahan 833 unit RTLH menggunakan APBD Kabupaten, 783 APBD Provinsi, dan sisanya 780 unit dengan APBN. Setiap unit rumah mendapatkan anggaran Rp10 juta.

“Untuk APBD Kabupaten 730 di antaranya sudah selesai sementara sisanya 103 kami masukkan dalam APBD perubahan, sementara untuk provinsi dan pusat semua masih dalam proses,” tutur Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Hendrarto Setyo Wibowo ketika ditemui di kantornya, Rabu (11/9/2019).

Sementara itu, penganggaran dalam APBD Provinsi diwujudkan dalam Bantuan Keuangan Gubernur (Bankeu) yang masing-masing jumlahnya Rp10 juta untuk tiap unit dan disalurkan secara merata di 261 desa yang masing-masing mendapatkan jatah 3 unit.

Untuk mendapatkan jatah rehab RTLH warga harus melakukan sejumlah mekanisme. Usulan pertama dilakukan di tiap-tiap desa. Kemudian Pemkab akan melakukan verifikasi. Apabila memenuhi persyaratan maka rumah berhak untuk direhab, misal dilihat dari keadaan atap, lantai, dan dinding, serta status kepemilikan rumah dan tanah.

“Jadi misalnya rumah itu berada di atas tanah negara/ tanah pemerintah, tetap tidak bisa memenuhi kriteria,” imbuh Hendrarto.

Sementara itu, disinggung mengenai rumah yang rusak secara tiba-tiba seperti terkena bencana alam atau kebakaran, Hendrarto menyebut mekanismenya tetap dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, yakni mengusulkan dari pihak desa dan verifikasi, jika dinyatakan layak, maka rumah baru bisa dimasukkan dalam tahun anggaran yang selanjutnya.

“Jadi tidak bisa langsung ujug-ujug karena kebakaran terus dibenahi, tetap harus ada mekanisme,” imbuh dia.

Namun demikian, Hendrarto menyebutkan program pengentasan RTLH juga dimiliki oleh Dinas Sosial (Dinsos).

“Jika rusak karena kena musibah ada sendiri, wewenangnya ada di Dinsos,” kata dia. 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten