239 Anggota DPR Belum Laporkan Kekayaan, Komitmen Pemberantasan Korupsi Rendah?

KPK sentil masih banyaknya anggota DPR RI yang belum melaporkan harta kekayaan mereka.

 Ketua KPK Firli Bahuri. (detik.com)

SOLOPOS.COM - Ketua KPK Firli Bahuri. (detik.com)

Solopos.com, JAKARTA — Kesadaran anggota DPR RI untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) disentil Ketua KPK, Firli Bahuri. Masih ada 239 anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK hingga kemarin, Senin (6/9/20201).

“Evaluasi kami terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi, salah satu indikatornya adalah ketaatan dan kepatuhan pembuatan laporan harta kekayaan negara. Ini masih menjadi perhatian kita yang serius. Karena tercatat pada tanggal 6 September 2021 anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569, sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239 atau tingkat persentase laporan baru 58 persen,” kata Firli dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021), seperti dilansir detik.com.

Firli menyebut rendahnya kesadaran pejabat menyampaikan LHKPN menunjukkan rendahnya komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, ia mengajak para anggota DPR untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka.

Baca Juga: LHKPN Anggota DPR Anjlok jadi 55%, Pimpinan DPR Minta Dimaklumi

Firli mengatakan kewajiban pejabat negara untuk melapor harta kekayaan itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 5 ayat 2. Firli menyebut ada tiga indikator kepatuhan pejabat negara dalam melapor LHKPN yakni salah satunya pejabat negara diharuskan tetap melapor setiap tahunnya selama menduduki jabatan.

“Kami sungguh mengajak rekan-rekan penyelenggara negara untuk melaporkan dan membuat harta kekayaannya. Kenapa karena tujuannya satu mengendalikan diri supaya tidak melakukan praktik-praktik korupsi,” ujar Firli.

Pertanggungjawaban Publik

Penyampaiaan LHKPN juga, sambung dia, sebagai pertanggungjawaban publik kepada rakyat yang memilih mereka. Ketaatan dalam penyampaian LHKPN sebagai wujud memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan dan tidak ramah dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Artinya, kepatuhan dan ketaatan terhadap pembuatan dan pemberian laporan harta kekayaan penyelenggara negara ada tiga indikator. Indikator pertama adalah penyelenggara negara patuh dan taat membuat laporan LHKPN sebelum menduduki jabatan. Indikator kedua adalah ketaatan dan kepatuhan diukur membuat LHKPN selama jabatan, kalau anggota DPR RI, DPRD, bupati gubernur, wali kota jabatan politiknya selama 5 tahun, maka kepatuhan dan ketaatannya diukur selama 5 tahun membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara,” ujarnya.

“Dan yang terakhir yang ketiga adalah di akhir masa jabatannya penyelenggara negara membuat dan melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara,” sambung Firli.

Baca Juga: Rektor UI Ari Kuncoro yang Mundur dari Wakil Komut BRI Punya Harta Rp52 Miliar, Ini Perinciannya

Minta Dimaklumi

Sementara itu, dalam wawancara sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufi Dasco Ahmad, justru meminta publik memaklumi banyak rekan sejawatnya yang belum menyampaikan LHKPN. Ia menyebut faktor pandemi jadi alasan banyak rekan kerjanya yang belum menyerahkan LHKPN.

“Memang masa pandemi ini kita harus maklumi bahwa aktivitas anggota DPR juga terbatas. Mengumpulkan data dan lain-lain mungkin juga menjadi kelewat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Baca Juga: Bikin Aturan Ganjil-Genap tapi Malah Kena Sendiri, Ini Profil Anggota DPRD Viani Limardi

Kendati begitu selaku pimpinan, Dasco mengatakan pihaknya bakal memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk segera melaporkan LHKPN mereka ke KPK. Namun Dasco mengatakan pimpinan tidak memberikan batas akhir untuk melapor.

“Sebenarnya soal kepatuhan itu kan soal orang per orang. Kita kan enggak boleh kasih tenggat waktu, karena kan itu hak mereka,” ujar Dasco.

Berita Terkait

Espos Plus

Berita Terkini

Dompet dan Tas Tangan Wanita Merek Louis Vuitton Dimusnahkan, Kenapa?

DJKI Kementerian Hukum dan HAM memusnahkan tas troli, tas tangan wanita, tas tangan makeup, dan dompet wanita bermerek Louis Vuitton karena palsu.

Anggota TNI di Jakarta Terbunuh oleh Geng Pemuda

Polisi sudah menangkap tujuh dari delapan anggota kelompok pengeroyok anggota TNI, S, 23, hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Negara Rugi Rp3,6 Triliun Gara-Gara Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin, mengungkap kerugian sementara negara akibat kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyewaan pesawat PT Garuda Indonesia Rp3,6 triliun.

Misteri Penunggu Gunung Dempo, Suka Mencari Mangsa Saat Pagi dan Senja

Gunung Dempo tak hanya menyuguhkan pemandangan indah, namun juga menyimpan misteri penunggu puncak gunung yang suka turun saat pagi dan senja menjelang petang.

Bukan Mati, Ini Vonis Hakim untuk Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Asal Asul Nama Prabu Siliwangi yang Melekat pada Raja Sunda Galuh

Prabu Silwangi bukanlah nama dari salah satu Raja Sunda, lantas siapakah ia?

+ PLUS Waspada, Kenali Beragam Modus Kekerasan Seksual di Dunia Kampus

Modus kekerasan seksual yang dipakai pelaku terkesan akademik, seperti memberikan tugas kepada korban, disuruh memperbaiki nilai, mengajak meninjau lokasi penelitian dan bergabung dalam projek yang dikerjakan pelaku.

+ PLUS Akademisi Tolak Peleburan Litbang Komnas HAM dengan BRIN

Peleburan fungsi penelitian, pengembangan, riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi ke dalam BRIN hanya sah dilakukan di kalangan instansi pemerintah atau yang berada di bawah fungsi eksekutif.

Ajak Milenial Seru-Seruan, Daihatsu Hadirkan Urban Fest 2022 di Manado

Mengawali 2022, Daihatsu kembali menyelenggarakan program hiburan kekinian bagi para generasi muda dalam acara bertajuk Daihatsu Urban Fest – The Next Level,

Hakim Perintahkan Rampas Harta Heru Hidayat Terkait Asabri, Ini Datanya

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan perampasan harta Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Solopos Hari Ini: Bhre Calon Terkuat

Suksesi Praja Mangkunegaran mulai menemui titik terang. Nama G.P.H. Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo, 24, kian menguat sebagai pemimpin baru Mangkunegaran.

10 Berita Terpopuler: Kisah Ki Semar dan Kasus Libatkan Polisi Boyolali

Ulasan petilasan Ki Semar atau Eyang Semar di kompleks wisata religi Gunung Srandil, Cilacap, Jateng dan kasus wanita dihina Kasatreskrim Boyolali menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Rabu (19/1/2022).

+ PLUS RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Hanya Fraksi PKS yang Menolak

DPR mengesahkah Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.

Eks Karyawan Paytren Minta Gaji Mereka Dibayar Yusuf Mansur

Salah satu karyawan, Isaf, mengaku ia dan teman-temannya kini sedang bersiap untuk menggugat PT VSI yang dipunyai Yusuf Mansur. 

Ustaz Yusuf Mansur Kukuh dengan Investasi yang Digalangnya

Yusuf Mansur mengajak seluruh karyawan Paytren untuk bergembira.