Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengajarkan pendidikan antikorupsi di SMAN 2 Maos, Cilacap, Senin (8/4/2019). (Semarangpos.com-Humas Pemprov Jateng)

Semarangpos.com, CILACAP — Sebanyak 23 sekolah bakal menjadi percontohan implementasi pendidikan antikorupsi di Jawa Tengah (Jateng). Ke-23 sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di 23 kabupaten/kota inilah yang akan menjadi titik penerapan pendidikan antikorupsi di Jateng.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, saat meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMAN 2 Maos, Cilacap, Senin (8/4/2019).

Ganjar mengaku saat ini Peraturan Gubernur (Pergub) No.10/2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi telah ditandatangani pada Jumat (5/4/2019). Pergub ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama kepala daerah dan KPK untuk menerapkan pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan.

“Jadi tahun ini per Juni 2019 ada 10 provinsi yang mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Kami para gubernur diminta membuat pergubnya dan sepertinya Jateng yang pertama,” ujar Ganjar dalam keterangan resmi.

Pergub ini, lanjut Ganjar, selain mengatur teknis penerapan dan lembaga pelaksana, juga perihal kerjasama, monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan.

Kurikulum pendidikan antikorupsi, menurut Ganjar sangat penting karena sekolah merupakan tempat ditempanya calon  pemimpin bangsa. Maka setiap satuan pendidikan harus disiapkan menjadi tempat untuk menyemai manusia ungggul dalam akademik dan karakter.

Kondisi ini disadari karena perilaku koruptif ditandai oleh hilangnya nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dari dalam diri individu.

“Sederhananya begini, pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tapi diintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, juga kurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler, diterapkan juga model-model hubungan sesama warga sekolah yang mencerminkan perilaku antikorupsi. Jadi antikorupsi harus menjadi kebiasaan sejak dini, yang kemudian menjadi nafas dalam hubungan sosial kemasyarakatan,” jelas gubernur.

Ganjar menambahkan pendidikan antikorupsi nanti akan diterapkan secara bertahap ke sekolah-sekolah di Jateng. Namun, sebagai awalan hanya 23 sekolah yang akan menerapkan.

“Secara bertahap akan dilakukan replikasi ke sekolah lain sehingga nanti semua sekolah di Jateng akan menerapkan kurikulumnya. Kami juga akan mendorong dan menerapkan keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi,” jelas Ganjar.

Untuk penerapan, selain menggandeng KPK Ganjar menjelaskan telah menjalin komunikasi dengan forum guru dan forum OSIS. Kurikulum yang sudah dimiliki KPK, akan dipadukan dengan masukan dari guru dan OSIS tersebut, baik materi classical maupun secara praktik.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten