Solopos.com, SOLO– Sebanyak 207 aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Solo absen pada hari pertama masuk kerja libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri, Selasa (16/4/2024) pagi.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo mencatat ada delapan alasan ASN yang tidak masuk pukul 07.30 WIB, yakni satu orang dinas luar, 20 orang cuti sakit, tiga orang cuti besar atau ibadah.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Kemudian 12 orang menikah/menunggu keluarga inti sakit/meninggal dunia, 18 orang cuti melahirkan, 133 orang masuk sif siang/malam, tugas belajar lima orang, dan 15 orang cuti pengganti karena telah bertugas pada cuti bersama Idulfitri 2024.
Kepala BKPSDM Kota Solo, Dwi Ariyatno, mengatakan jumlah ASN Pemkot Solo sebanyak 6.079 orang. Tidak ada ASN yang melaksanakan cuti tahunan terusan sebelum dan sesudah Lebaran 2024.
“Tidak ada ASN yang menjalankan WFH [bekerja dari rumah]. Tidak ada ASN yang tidak masuk tanpa alasan yang sah/tanpa keterangan/mangkir,” jelas dia melalui Whatsapp, Rabu (17/4/2024).
Pemkot Solo mewajibkan ASN masuk kantor meskipun pemerintah pusat mengeluarkan ketentuan mengenai pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah, Selasa-Rabu (16-17/4/2024).
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tidak berlaku di Kota Solo. Tidak ada ASN yang WFH di Kota Solo.
“Kami sudah sampaikan 100% masuk kantor. Kecuali ASN Jakarta itu rumahnya ada yang di Bogor, mudiknya jauh, [ASN] kami hanya Soloraya,” jelas Teguh ditemui di Solo Safari, Minggu (14/4/2024).
Adapun Menteri PANRB menjelaskan ketentuan mengenai pengombinasian tugas kedinasan dari kantor dan dari rumah dilakukan untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran. WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Anas melalui laman resmi Sekretariat Negara.
Anas mencontohkan instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.
“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu excellent dalam segala situasi,” jelas dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
