SOLOPOS.COM - Penyululuh Pertanian Lapangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Asri Indrawati, melayani petani yang mendaftar SIMPI di Kantor BPP Selogiri, September 2020 lalu. (Solopos.com/Rudi Hartono)

Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah membuat kebijakan dalam pengalokasian pupuk. Untuk mendapat alokasi pupukul bersubsidi petani harus menggunakan kartu tani. Selain itu mereka juga harus terdaftar dalam Sisten Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Bagi petani yang tidak terdaftar hingga 28 November 2020, tidak bisa mendapat alokasi pupuk bersibsidi pada 2021.

Hal itu karena pengalokasian pupuk berdasar rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Petani yang dapat mengusulkan kebutuhan adalah petani yang sudah terdaftar di SIMPI.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Terkait tingkat penggunaan kartu tani, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan atau Dispertan Pangan Wonogiri, Safuan mengklaim hingga akhir 2020 mencapai 80 persen. Angka itu meningkat signifikan setelah terbit ketentuan penebusan pupuk bersubsidi wajib menggunakan kartu tani.

Nama Bupati Klaten Dicatut Jadi Akun Palsu di Facebook, Punya 1.071 Followers

Padahal, hingga Agustus 2020 tingkat penggunaan kartu tani masih di angka 40,54 persen. Saat itu petani yang menggunakan kartu tani sebanyak 74.641 orang. Sementara, petani yang sudah mendapatkan kartu tani dari Bank BRI hingga bulan yang sama ada 151.348 orang.

“Saya yakin tingkat penggunaan kartu tani selama 2021 nanti meningkat lagi, mengingat aturan sudah diberlakukan,” imbuh Safuan ketika ditemui Solopos.com, di kantornya, Senin (11/1/2021).

Sementara untuk petani yang belum terdaftar di SIMPI, Safuan meminta mereka mengurus pendataan agar terdaftar di sistem, sehingga bisa mendapat alokasi pupuk bersubsidi pada 2022. Sesuai ketentuan, mulai Januari 2021 ini penebusan pupuk bersubsidi wajib menggunakan kartu tani. Hanya petani yang sudah terdaftar di SIMPI yang bisa mendapat kartu tani yang berfungsi untuk mengurus penebusan pupuk bersubsidi itu.

Bejat, Mengaku Paranormal, Pria Wonogiri ini Cabuli Tujuh Remaja Laki-Laki

Terus Meningkat

Hingga akhir 2020 lalu petani yang sudah terdaftar di SIMPI, menurut Safuan sudah sangat banyak. Berdasar data dari BRI Wonogiri, petani yang terdaftar di SIMPI sebanyak 176.121 orang. Namun, belum dapat terdeteksi ada berapa petani yang belum terdaftar. Dia menyebut ada petani yang belum terdaftar, tetapi tidak banyak.

“Proses penginputan data ke SIMPI dilaksanakan sejak 2017. Selama itu pula kami selalu memberi sosialisasi. Inisiatif petani mengurus data meningkat saat ada ketentuan penebusan pupuk bersubsidi pada 2021 wajib pakai kartu tani,” kata Safuan.

Hingga Agustus 2020 petani terdaftar di SIMPI agar bisa dapat kartu tani tercatat 174.245 orang. Tiga bulan berselang petani terdaftar di SIMPI bertambah 1.876 orang menjadi 176.121. Data itu mengindikasikan kesadaran petani mengurus data meningkat menjelang penutupan pendataan, 28 November 2020. Sebagai perbandingan, petani terdaftar di SIMPI pada 2018 lalu tercatat 158.444 orang.

Mengenai petani belum terdaftar di SIMPI, Safuan menyebut ada proses perbaikan data setiap bulan. Proses itu untuk memperbarui perubahan data, seperti mencoret data petani yang sudah meninggal dunia. Juga soal perubahan luasan lahan, termasuk menginput data petani yang belum terdaftar. Bagi petani yang datanya diinput tahun ini, baru mendapat alokasi tahun depan.

“Teknisnya bagaimana kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat,” ulas Safuan.

Masuk Kelompok yang Pertama Divaksin, Begini Persiapan Ketua DPRD Solo

Terpisah, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gebang Subur, Desa Gebang, Kecamatan Nguntoronadi, Satijo mengaku seluruh petani yang tergabung dalam gapoktan tersebut lebih dari 500 orang sudah terdaftar di SIMPI.

Mayoritas dari mereka sudah menggunakan kartu tani untuk mengurus penebusan pupuk bersubsidi. Menurut dia petani di desanya tak menghadapi masalah berarti dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi. Jika ada petani yang kekurangan pupuk, masalah bisa diselesaikan dengan baik.

“Saat ada kekurangan pupuk Pemkab bisa menambah alokasi atau melakukan realokasi. Jadi, masalah kekurangan pupuk bisa diatasi,” kata Satijo.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya