Kategori: Karanganyar

2020, 241 Anak di Karanganyar Menikah di Usia Dini


Solopos.com/Sri Sumi Handayani

Solopos.com, KARANGANYAR—Angka pernikahan dini di Karanganyar tinggi. Pada tahun 2020 sedikitnya 241 anak menikah. Padahal usia tersebut terbilang labil secara emosional.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karanganyar menyebut sebanyak 59 anak lelaki di bawah umur dan 182 anak perempuan di bawah umur di Bumi Intanpari menikah selama kurun waktu setahun lalu.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Karanganyar, Wiharso, menyampaikan keprihatiannya. “Seluruh kecamatan [di Kabupaten Karanganyar] ada yang menikah di bawah umur. Mengacu Undang-Undang No.16/2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan. Syarat pernikahan baik lelaki dan perempuan minimal usia 19 tahun. Di Karanganyar kondisinya seperti itu,” tutur Wiharso saat dihubungi Solopos.com, Rabu (14/4/2021).

19 Tahun

Wiharso menyebutkan masih terjadi pernikahan dini pada awal tahun 2021 ini. Sebanyak 11 orang lelaki dan 33 orang perempuan di bawah umur menikah.

Apabila mengacu UU tersebut, lanjut Wiharso, lelaki dan perempuan diperbolehkan menikah apabila minimal berumur 19 tahun.

“Kalau di bawah umur ya di bawah usia 19 tahun. Kalau dulu perempuan usia 16 tahun diperbolehkan. Bisa jadi masyarakat masih berpedoman pada aturan itu. Perempuan usia 16 tahun sedangkan laki-laki usia 19 tahun. Aturan baru kan mengharuskan laki-laki dan perempuan harus di atas 19 tahun,” jelas dia.

Wiharso mengaku tidak persis mengetahui alasan anak di bawah umur menikah. Tetapi, dia menjelaskan bahwa Kantor Kemenag melalui kantor urusan agama (KUA) tidak bisa serta-merta menikahkan anak di bawah umur menikah.

Mereka harus mengantongi surat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila hendak menikah di bawah umur.

UU Beri Peluang

“Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Semua harus terlibat. Ketika mau menikah di KUA tetapi usia kurang dari itu [19 tahun] ditolak. Tetapi UU masih memberi peluang anak di bawah umur yang dipersyaratkan menikah. Mereka meminta dispensasi melalui sidang di Pengadilan Agama,” ujarnya.

Menurut dia, butuh peran serta semua pihak untuk mengedukasi orang tua. Para orang tua didorong agar tidak terburu-buru menikahkan anak mereka. Wiharso menolak tudingan bahwa Kemenag menjadi penyebab kasus pernikahan dini tinggi.

Pada dasarnya, lanjut Wiharso, KUA tidak mungkin berani menikahkan anak di bawah umur apabila tidak berbekal surat dispensasi dari PA.

“Kemenag jelas menolak kalau pernikahan belum cukup usia. Ketika siapapun mendaftar kami teliti KTP. Kalau belum 19 tahun ditolak. Lalu maju ke PA ternyata dapat dispensasi. Itu domain PA mengapa bisa memberikan dispensasi menikah. Kalau sudah mengantongi dispensasi kan kami harus menikahkan,” ungkapnya.

Kematangan Jiwa

Wiharso mengingatkan masyarakat perihal alasan pemerintah membuat aturan usia minimal 19 tahun diperbolehkan menikah. Hal itu berkaitan dengan kematangan jiwa. Pemerintah beranggapan anak-anak di bawah usia 19 tahun dinilai belum matang.

“Kami pertimbangan kematangan jiwa. Anak-anak nek urung 19 tahun kan masih labil. Sebetulnya untuk menekan laju perceraian juga. Kesehatan reproduksi juga. Anak masih kecil [di bawah umur] punya anak kan tidak sehat,” jelasnya.

Sementara itu, dalam rakor Musrenbang Provinsi Jawa Tengah membahas Perubahan RPJMD Provinsi Jateng tahun 2018-2023 dan RKPD Jawa Tengah tahun 2020 secara online dan diikuti bupati/walikota se-Jateng, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyinggung hal itu.

Gubernur menyebut terjadi peningkatan jumlah pernikahan dini merata di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Ada beberapa catatan. Salah satunya pernikahan dini di Jawa Tengah meningkat. Untuk pernikahan dini, saya harap Kemenag mengedukasi masyarakat. Pernikahan dini itu beresiko,” tutur Gubernur dalam penyampaiannya.

 

Share
Dipublikasikan oleh
Abu Nadhif