SOLOPOS.COM - Ilustrasi transaksi politik uang (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, JAKARTA — Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan hanya 28,8% responden yang dengan tegas menolak pemberian uang dari calon legislatif atau partai. Dengan demikian sebanyak 69,1% responden mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg/partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda.
“Besarnya persentase responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai tersebut merupakan indikator nyata bahwa potensi money politics dalam Pileg 2014 sangat tinggi,” ujar Direktur Eksekutif LSN, Umar S Bakry dalam rilisnya, Kamis (3/4/2014)
Meski demikian menurut Umar, dari 69,1% yang mau menerima uang dari caleg/partai sebanyak 43,6% diantaranya mengaku tidak mempengaruhi pilihannya. “Namun sikap seperti itu sama saja mereka sudah membuka pintu lebar-lebar berkembangnya money politics,” katanya.
Menurut Umar, sikap permisivisme masyarakat terhadap money politics adalah produk dari politik transaksional yang marak dilakukan oleh para caleg dan calon kepala daerah sejak berlakunya era pemilihan langsung. “Mengingat dengan meraih 5000 atau 10.000 suara saja pada umumnya sudah bisa mendapatkan kursi DPRD, membuat para caleg memilih jalan pintas melalui politik transaksional dalam mencari dukungan,” katanya.
Survei yang dilakukan LSN ini dilaksanakan pada 5 sd 15 Maret 2014 di 34 Provinsi. Jumlah sampel 1230 responden yang telah memiliki hak pilih dengan menggunakan teknik rambang berjenjang (multistage random sampling), margin of error 2,8% dan pada tingkat kepercayaan 95%.