RAILBUS BATARA KRESNA : Operasional Tak Jelas, Petugas Perlintasan KA Nganggur

Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/SOLOPOS
Selasa, 25 Juni 2013 - 20:50 WIB

SOLOPOS.COM - Railbus Batara Kresna (JIBI/Solopos/Dok)

Railbus Batara Kresna (JIBI/Solopos/Dok)

SOLO — Tak kunjung jelasnya operasional Railbus Batara Kresna menyebabkan sejumlah petugas penjaga pintu perlintasan kereta api (KA) yang dipersiapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo menganggur dan dikaryakan ke pekerjaan lain. Meski tak banyak, APBD sudah mengalokasikan anggaran guna pelatihan petugas tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, mengungkapkan ada alokasi anggaran yang diberikan untuk memberikan pelatihan serta honor kepada petugas penjaga pintu perlintasan. Hanya saja, pihaknya tak mengetahui persis besaran anggaran tersebut.

“Memang ada anggaran untuk pelatihan petugas itu. tetapi, sudah dikontrak atau belum kami sampai saat ini belum mendapat laporan. Kalau anggaran sepertinya tidak seberapa,” ungkapnya saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Selasa (25/6/2013).

Honda menyesalkan tak kunjung jelasnya operasional railbus tersebut. Niatan awal guna mengurangi kepadatan arus lalu lintas dari Wonogiri serta Sukoharjo masuk ke Kota Bengawan sampai kini tak bisa dirasakan.

Lantaran hal tersebut, pihaknya mendesak agar Kementerian Perhubungan, PT KAI, serta Pemkot Solo serius menjalankan salah satu moda transportasi massal tersebut.

“Dalam undang-undang kan menyebutkan kewajiban pemerintah pusat dan daerah memberi subsidi bagi angkutan massal. Tinggal niatan pemerintah seperti apa. Kalau keinginan, kami minta railbus ini bisa ditindaklanjuti serius dan segera beroperasi. Dishubkominfo bisa ke pemerintah pusat untuk mencari win-win solution seperti apa,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, menyayangkan langkah Dishubkominfo mengalokasikan anggaran guna pelatihan petugas penjaga pintu perlintasan di saat belum ada kejelasan operasional railbus. “Melihat kondisi railbus semestinya pelatihan itu bisa ditunda dulu sampai ada kejelasan. Semestinya persiapan untuk itu semua harus matang,” katanya.

Supriyanto mengungkapkan konsep awal mulai pengadaan hingga operasional railbus tidak jelas. Dia menilai keberadaan railbus sebatas branding.

“Melihat situasi dan kondisi railbus yang belum ada titik temu, kami mendesak pemkot mencabut MoU dengan PT KAI soal railbus ini. Apalagi ada indikasi mengarah pada korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Solo, Yosca Herman Soedrajad, mengungkapkan pihaknya tak bisa berbuat banyak.

“Persoalan ini masih di tingkat atas. Ya kami sifatnya hanya menunggu. Beberapa waktu lau Pak Walikota sudah bicara dengan Pak Wamenhub terkait railbus. Pak Wamenhub sendiri sudah menginstruksikan agar railbus segera dioperasikan,” terangnya.

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif