2013, Koridor II dan III BST Dibuka, Bus Kota Hilang

Armada Batik Solo Trans (BST) (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

SOLO — Mulai 2013, seluruh bus kota hilang dari koridor II dan III. Hal ini menyusul dioperasionalkannya Batik Solo Trans (BST) koridor II dan III yang ditargetkan beroperasi Maret mendatang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo Yosca Herma Soedrajad ketika dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (6/12/2012), mengatakan koridor II bakal mengambil trayek Kartasura-Gendengan-Kotabarat-Jalan Yosodipuro-Jalan Gajahmada-Palur.

Sedangkan BST koridor III akan melayani rute Jalan Adi Sucipto-Manahan-Gendengan-Nonongan-Solo Baru. “Ke depan saat BST koridor II dan III ini dibuka, bus kota sudah hilang. Mereka (bus kota) tidak damping BST lagi seperti di koridor I. Tapi bus kota dialihkan ke trayek lain koridor IV-VII,” kata dia.

Herman mengatakan sejauh ini masih mempersiapkan pembentukan konsorsium pengelolaan BST koridor II-VII. Rencananya konsorsium berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bernama PT Bengawan Solo Transport (BST) terdiri atas enam Perusahaan Otobus (PO) lokal.

Keenam PO bus adalah PO Atmo, Nusa, Surya Kencana, Sriwedari, Sumber Rahayu dan Surakarta Jaya. Herman menjelaskan pembentukan PT BST dalam pengelolaan ke depan lantaran mempertimbangkan kondisi anggaran yang dimiliki Pemkot Solo.

Diakuinya, di beberapa daerah lain seperti Jogja dan Jakarta, pengelolaan BST atau busway dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Hal ini dikarenakan seluruh sarana dan prasarana dibiayai langsung oleh Pemerindah Daerah (Pemda), termasuk memberi subsidi bagi keberadaan public transports. Sedangkan pengoperasian BST koridor I berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dalam hal ini APBN.  Koridor I dikelola langsung oleh BUMN.

“Sementara posisi anggaran Pemkot terbatas. Sehingga perlu konsorsium. Dan yang ingin kami tonjolkan adalah gandeng PO lokal untuk mengelola BST, maka dibentuk PT agar dikelola secara profesional,” katanya.

Terkait dengan sharing atau penghitungan bagi hasil pengelolaan, Herman mengatakan masih melakukan kajian apakah dilakukan dengan sistem sewa pakai atau pinjam pakai. Pemkot, lanjut dia, dalam posisi ini hanya menyediakan sarana bus dan prasarana berupa rambu dan lain sebagainya. Sedangkan pengelolaan nanti dilakukan melalui PT BST.

“Dalam berbicara masalah public transport tidak lagi membahas mengenai keuntungan. Arahnya bukan profit oriented, melainkan pelayanan ke masyarakat dan ini sudah jelas diatur di UU 22/2009 bahwa pemerintah wajib memenuhi sarana dan prasarana angkutan massal,” jelasnya.

Herman mengatakan pembentukan PT BST akan dilakukan Desember ini. Diharapkan Maret mendatang, koridor II dan III sudah bisa beroperasi. Setidaknya, imbuh dia, untuk pengoperasian  koridor II dan III membutuhkan 40 unit armada BST. 10 BST bantuan dari Pusat dan 10 BST diajukan melalui APBD 2013 serta sisanya 20 unit armada BST disiapkan konsorsium. Tentunya armada yang disiapkan memenuhi persyaratan dengan layanan yang lebih baik, seperti ber-AC.

“Kami targetkan paling lambat sebelum akhir Maret koridor II dan III sudah bisa dioperasionalkan,” katanya.