SOLOPOS.COM - FOTO/Dok
May Day atau Hari Buruh 1 Mei baru saja berlalu. Ruang paripurna Gedung DPRD Solo tempat para wakil rakyat menerima para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) kembali sepi.
Ketua SPN Solo, Hudi Wasisto, kembali ke tempat kerjanya, perusahaan batik terbesar Kota Bengawan, Danar Hadi. Mengenakan kemeja batik halus, pria itu bercerita banyak tentang kegelisahan kaum buruh.
“Upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilaksanakan Dinsosnakertrans, pengusaha serta buruh. Menjadi masalah karena survei dilaksanakan pada tahun sebelumnya namun UMK baru ditetapkan setahun sesudahnya tanpa memperhitungkan inflasi. Intinya meskipun pendapatan buruh sesuai dengan UMK maupun KHL namun angka itu tetap saja tak sebanding dengan kebutuhan riil para buruh,” paparnya, pekan lalu. Masalah makin besar kala para buruh ternyata juga tidak mendapatkan upah layak sesuai UMK yang telah ditetapkan pemerintah.
Dengan UMK senilai Rp864.450 bagi para buruh lajang, fakta menunjukkan 50% buruh di Kota Bengawan telah menikah. “Bayangkan apa ya Rp 800.000 itu cukup untuk membiayai hidup satu keluarga. Namun itulah yang dihadapi para buruh kita. Jangankan bermimpi membeli sebuah rumah sederhana, untuk mengontrak atau menghuni rusunawa saja masih kesulitan,” ujar dia.
Hudi masih ingat yang terjadi saat Rusunawa Semanggi masih dalam tahap perencanaan alias belum dibangun. Beberapa kali pemerintah melibatkan para buruh dalam persiapan. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan persetujuan dari para buruh. Namun apa yang terjadi? Hudi merasa menyesal memberikan dukungan karena SPN melihat justru PNS, bukan buruh, yang banyak menghuni rusunawa. DPU sebagai pengelola rusunawa juga mengutamakan mereka yang berduit sebagai penghuni–bukan buruh—dengan pertimbangan jaminan angsuran per bulan. Para buruh makin terpinggirkan. Hudi mengatakan apabila tidak tinggal bersama orangtua, mereka hanya mampu mengontrak rumah di perkampungan pinggiran kota. “Kondisi ini saya sampaikan saat audiensi. Pembangunan yang tak merata membuat buruh tersisih. Ketimpangan makin besar karena pusat kota hanya dihuni mereka yang punya uang,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan pegiat Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Publik (Kompip) Solo, Eko Setiawan. Dia mengatakan pembangunan yang dilaksanakan Jokowi beserta jajarannya sangat welcome kepada investor. “Menumbuhkan iklim investasi bagus namun upaya pemerintah menarik investor besar saya melihatnya terlalu berlebihan. Hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan mal dan hotel di Kota Solo yang menyebabkan masyarakat di sektor informal makin hari makin tergusur. PKL disesakkan ke pasar-pasar tradisional, warga penghuni tanggul disisipkan di daerah perbatasan karena pusat kota harus steril dari masyarakat miskin,” ujarnya.
Patut menjadi keprihatinan bersama karena kebijakan Pemkot tersebut masuk kategori pemiskinan warga secara struktural. Dengan keterbatasan aset dan akses, tambah Eko, masyarakat miskin yang tinggal di pinggiran dibuat makin tak berkutik. Jalan rusak, air macet serta berbagai persoalan akibat pembangunan yang timpang membuat mereka makin tersisih.
Yang diharapkan masyarakat bukanlah kenaikan angka per kapita yang fantastis. Sebaliknya yang diimpikan masyarakat adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dibuktikan dengan nihilnya ketimpangan. Eko mencontohkan pendapatan per kapita Rp1,5 juta tidak diimbangi dengan kenaikan UMK yang signifikan. Pendapatan per kapitan 2010 Rp1,2 juta.
Melihat kondisi UMK pada tahun yang sama yakni Rp 826.252/bulan pada 2011 dan Rp785.000 pada 2010, artinya kenaikan upah buruh hanya Rp41.252/bulan. “Jadi kenaikan Rp 300.000/bulan dari sisi per kapita ini harus dilihat secara kritis siapa yang mendongkrak. Jelas bukan buruh, lalu siapa?” ujar Eko.
